More
CSOiEFA,Jakarta-Melalui Kongres Anak Indonesia XI pada tanggal 9-14 Juli 2012 di Batam, lalu, ada 8 butir pandangan anak Indonesia. Ini dia suara mereka.
Pembacaan hasil kongres dilakukan oleh Delegasi Anak Indonesia, I Gede Reza di kantor Komnas Perlindungan Anak di Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin, (23/7/2012).
Berikut 8 butir pandangan anak tersebut:
1. Kami anak Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja dimasukan dalam kurikulum pendidikan serta meningkatkan pengawasan terhada pornografi.
2. Kami anak Indonesia meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan, menyediakan program wajib belajar 12 tahun secara gratis agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa diskriminasi.
3. Kami anak Indonesia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemerataan fasilitas. Sarana dan prasarana (listrik, transportasi, komunikasi) khususnya di daerah terisolir agar anak-anak yang terisolir dapat berinteraksi dengan teman-temannya yang berada di daerah lain.
4. Kami anak Indonesia memohon kepada pemerintah untuk membangkitkan kembali permainan tradisional dan edukatif Indonesia, serta mengawasi secara ketat pengaksesan game online dan siaran media elektronik yang tidak layak untuk anak.
5. Kami anak Indonesia memohon kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap segala bentuk peredaran narkotika, psikotropika, miras dan zat adiktif lainnya, termasuk rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.
6. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah menyediakan layanan internet gratis khusus untuk anak-anak (mobil internet, rumah internet, user ID khusus anak) agar anak-anak di seluruh Indonesia saling terhubung.
7. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah dan masyarakat turut mendukung terpenuhinya hak partisipasi anak tanpa diskriminasi.
8. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah menindaklanjuti dan mengimplementasikan Suara Anak Indonesia dalam pengambilan kebikakan terkait anak.
"Setidaknya dari delapan butir suara anak indonesia yang dibacakan tadi pemerintah dapat mengimplementasikan, beberapa butir, sehingga acara hari anak dari tahun ke tahun dapat berjalan continous," ujar Gede.
Seharusnya Hari Anak Nasional diperingati hari ini. Namun karena padatnya jadwal presiden, perayaan tahun ini pun ditunda hingga September 2012. Hal ini disayangkan Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait.
(edo/mad)
Sumber: Detik, 23 Juli 2012
Repost: Civil Society Organization initiative Education for All (CSOiEFA)
CSOiEFA, BOGOR - Indonesia masih kekurangan sebanyak 15.000 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memenuhi target angka partisipasi kasar PAUD pada 2014 sebesar 75 persen, demikian dikatakan Dirjen PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi, Minggu.
"APK PAUD baru mencapai 34 persen, sehingga perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut. Karena itu, Kami terus mendorong pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota untuk mempercepat pengembangan lembaga PAUD sehingga tiap desa satu PAUD," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat menyampaikan pemaparan dalam Forum Wartawan pendidikan di Bogor, Minggu (17/6/2012).
Lebih lanjut dikatakannya layanan pendidikan anak usia dini berusia 0-6 tahun, saat ini baru mampu menjangkau sebanyak 15 juta anak usia dini dari jumlah 30 juta anak. "Setengah lainnya belum bisa mengakses pendidikan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Ia mengatakan tidak mudah untuk mencapai target angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini 75 persen pada 2014, karena membutuhkan sarana dan prasarana memadai bagi pendidikan anak usia dini. Permasalahan guru PAUD juga menjadi kendala tersendiri.
"Guru PAUD yang sudah S1 saat ini belum banyak. Sementara pengasuh untuk tempat penitipan anak dan pembimbing di kelompok bermain umumnya hanya berijazah SMA. Padahal untuk pengasuh dan pembimbing harus ditambah dengan pendidikan PAUD tingkat dasar minimal," tuturnya.
Ditjen PAUDNI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru TK dan tenaga kependidikan PAUDNI dengan memberikan perhatian khusus kepada PTK PAUDNI yang mengabdikan diri di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).
Reni mengatakan saat ini daya dukung APBN terhadap peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan bagi seluruh guru TK di Indonesia.
Namun, bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi, pemerintah menjamin akan memenuhi hak mereka. Hingga Januari 2012, guru TK yang berhak mendapat tunjangan profesi berjumlah 10.602 orang. Sedangkan dalam DIPA Ditjen PAUDNI 2012 baru tersedia anggaran untuk 8.728 orang (82 persen).
Selain itu, pemerintah memiliki kepedulian untuk menargetkan satu desa satu PAUD, maka pada 2014 mendatang target pembangunan satu PAUD diharapkan tercapai. Untuk itu, Kemdikbud akan mendorong pemda mengembangkan lembaga PAUDNI pada tahun 2012 ini melalui alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 triliun.
Dikatakannya, pihaknya akan mengusulkan ke DPR agar tahun depan diberikan alokasi tambahan anggaran dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 7 triliun. Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat untuk membangun PAUD di seluruh desa.
Ia menyatakan rasa optimistis, jika anggaran mencapai Rp 7 triliun, maka 15.000 PAUD sampai tahun 2014 bakal terbangun. "Jadi pada tahun 2013 akan dibangun 7.500 unit dan jumlah yang sama akan dibangun pada 2014," katanya.
Setiap unit PAUD bakal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 35 juta yang digunakan untuk pengadaan gedung dan sumber daya manusia. Alokasi dana bagi para pengajar PAUD dan taman kanak-kanak (TK) masih banyak yang belum sesuai standar, tambahnya.
Reni mengatakan, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab guru semata maka orangtua juga perlu mendapatkan materi tentang PAUD ini. Ditjen PAUDNI pun berupaya dan akan mengeluarkan prrogram pendidikan untuk keluarga. Pendidikan keluarga ini meliputi pendidikan pra nikah, ibu hamil dan pendidikan untuk orangtua.
"Pendidikan keluarga ini sedang di godok di dapurnya PAUDNI yaitu di Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal," tambah Reni.
sumber: Antara
Repost: CSOiEFA
CSOiEFA, JAKARTA - Aktivis Koalisi Pendidikan, Febri Hendri mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima sejumlah aduan tentang permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2012-2013.
Aduan itu berasal dari beberapa daerah di Indonesia dan umumnya terkait masalah pembiayaan. "Ada sejumlah laporan yang kami terima, dan masih terus kami dalami," kata Febri kepada Kompas.com, Rabu (20/6/2012), di Jakarta.
Dia menjelaskan, laporan mengenai masalah pembiayaan terjadi di sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Inernasional (RSBI). Baik pada jenjang SD, SMP, ataupun SMA.
"Khusus di sekolah RSBI, ada laporan soal pembiayaan di semua jenjang," ujarnya.
Sedangkan untuk sekolah reguler, Febri mengungkapkan rata-rata permasalahan terjadi pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal itu terjadi karena banyak masyarakat miskin yang tidak mampu menyertakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat masuk ke sebuah sekolah.
"Banyak orang miskin yang tidak memiliki akta, dan itu juga menjadi masalah," ucapnya.
Meski demikian, peneliti senior Indonesia Corruption Watch ini masih enggan membeberkan secara mendetail mengenai semua laporan yang diterima.
Alasannya, ia bersama tim dari koalisi pendidikan masih terus melakukan verifikasi untuk mendalami permasalahan yang terjadi dalam proses PPDB.
"Saat ini belum bisa kami sampaikan secara detail. Karena masih kami dalami, jika benar terbukti, minggu depan akan kita beberkan," pungkasnya.
sumber: KOmpas
REpost: CSOiEFA
CSOiEFA, JAKARTA- Mahalnya biaya pendidikan, yang diawali dengan tingginya pungutan masuk sekolah, masih menjadi masalah banyak orangtua. Jangankan mengakses pendidikan berkualitas, masuk ke sekolah reguler saja masih banyak yang merasa tidak sanggup.
Meski pemerintah sudah berjanji menggratiskan biaya pendidikan, nyatanya cukup banyak sekolah yang menarik pungutan dari orangtua.
Peneliti Indonesia Corruprion Watch (ICW), Siti Juliantari mengatakan, berdasarkan pemantauan ICW sampai bulan Juni ini, masih ada banyak sekolah yang menetapkan biaya masuk berkedok sumbangan yang diwajibkan pada setiap orangtua siswa.
"Sebuah SD RSBI di daerah Kebun Jeruk Jakarta menetapkan sumbangan yang wajib dibayar sebesar Rp 5 juta dan iuran rutin bulanan Rp 300 ribu. Padahal penyelenggaraan pendidikan dasar sudah digratiskan oleh pemerintah," kata Tari, saat ditemui Kompas.com di Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Aktivis Koalisi Pendidikan ini menjelaskan, adanya pungutan dan sumbangan yang bersifat dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jelas bertentangan dengan Pasal 52 poin (h) PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa "pungutan satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan peserta didik".
"Bentuk riil dari pelanggaran ini adalah adanya form isian pendaftaran siswa baru yang mewajibkan pencantuman jumlah sumbangan yang mampu dibayar oleh orangtua murid," ujarnya.
Khusus untuk di wilayah DKI Jakarta, sekolah reguler tidak menarik pungutan saat PPDB, tetapi justru dilakukan setelah para siswa mengikuti proses pembelajaran sekitar 2 bulan di sekolah. Pada saat itu orangtua murid dikumpulkan oleh pihak sekolah dan kemudian diminta membayar sejumlah uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
"Meski terkesan tidak menarik pungutan saat PPDB, akan tetapi kebijakan dan praktek sekolah non RSBI di DKI Jakarta sama saja dengan sekolah yang menarik pungutan pada saat PSB," pungkasnya.
sumber: kompas
Respost: CSOiEFA
JAKARTA--MICOM: Layanan pendidikan anak usia dini baru mampu menjangkau 15 juta anak usia dini dari 30 juta anak, kata Dirjen PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi.
"Setengah lainnya (15 juta anak) yang belum bisa mengakses pendidikan menjadi pekerjaan rumah d pemerintah pusat dan daerah," kata Lydia di Jakarta, Selasa (1/5).
Ia mengatakan tidak mudah untuk mencapai target angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini 75 persen pada 2015.
Perhatian terhadap layanan anak usia dini menjadi penting karena generasi anak usia dini sekarang akan berperan pada 20 tahun mendatang ketika Indonesia berusia 100 tahun, kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kemendikbud ini.
Menurut dia, peringatan hari pendidikan nasional tahun ini mengangkat tema "bangkitnya generasi emas", tujuannya agar akses pendidikan anak usia dini menjadi perhatian utama khususnya di daerah-daerah. "Saya berharap generasi emas ini jadi perhatian utama kepala daerah," katanya.
Namun, untuk mewujudkannya diakui Lydia tidak mudah. Semua itu membutuhkan sarana dan prasarana memadai bagi pendidikan anak usia dini. Permasalahan guru PAUD juga menjadi kendala tersendiri.
"Guru PAUD yang sudah S1 saat ini belum banyak. Sementara pengasuh untuk tempat penitipan anak dan pembimbing di kelompok bermain umumnya hanya berijazah SMA. Padahal untuk pengasuh dan pembimbing harus ditambah dengan pendidikan PAUD tingkat dasar minimal," kata Lydia.
Karena itu, untuk menuntaskan pemberian pendidikan tersebut diperlukan juga peran serta masyarakat. "Pemerintah pusat hanya bisa membantu dengan memberi dana rintisan senilai Rp25 juta kepada masyarakat yang membuka layanan PAUD," katanya.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan guru PAUD Dirjen PAUDNI mengimbau kepada perguruan tinggi untuk membuka program studi PAUD untuk menghasilkan guru PAUD yang banyak dibutuhkan.
Di sisi lain agar pendidikan anak bukan hanya tanggungjawab guru semata maka orangtua juga perlu mendapatkan materi tentang PAUD ini.
Ditjen PAUDNI pun berupaya dan akan mengeluarkan prrogram pendidikan untuk keluarga. Pendidikan keluarga ini meliputi pendidikan pra nikah, ibu hamil dan pendidikan untuk orangtua.
"Pendidikan keluarga ini sedang di godok di dapurnya PAUDNI yaitu di Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal," kata Lydia.
Ia menambahkan untuk menciptakan generasi emas tidak cukup dilakukan di sekolah tetapi harus melibatkan keluarga khususnya di daerah-daerah. (Ant/OL-2)
JAKARTA, (PRLM).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tema “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia” dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2012. Puncak peringatan Hardiknas 2012 sendiri diperkirakan akan dipadu dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang rencananya dipusatkan di Istora Senayan Jakarta.
“Tahun sekarang adalah tahun menanam (generasi emas), investasi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada press conference berkaitan dengan rencana peringatan Hari Pendidikan Nasional 2012 di Gedung A Kemdikbud Senayan, Jakarta, Senih (30/4/12).
Dijelaskan Nuh, tema Hardiknas 2012 disesuaikan dengan rencana besar Kemdikbud untuk mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka (2045).
Disebutkan, periode bonus demografi Indonesia berlangsung pada 2010-2035, di mana usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan orang tua.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2011, jumlah penduduk Indonesia 2010 usia muda lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Dalam data itu terlihat, jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa.
Nanti pada 2045, mereka yang usia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan yang usia 10-20 tahun berusia 45-54. Nuh menilai, pada usia-usia itu yang memang memegang peran di suatu negara.
Pemerintah, kata Nuh, telah menyiapkan grand design pendidikan. Pendidikan anak usia dini digencarkan dengan gerakan PAUD-isasi, peningkatan kualitas PAUD, dan pendidikan dasar berkualitas dan merata.
Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan ruang kelas baru dilakukan secara besar-besaran, serta intervensi khusus untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/sederajat, pendidikan menengah universal.
Nuh mencontohkan, melalui upaya percepatan, ditargetkan pada 2020, APK SMA/sederajat dapat mencapai 97 persen. Apabila tanpa dilakukan apa pun (tanpa intervensi), APK 97 persen diperkirakan baru tercapai pada 2040.
Pun, peningkatan APK perguruan tinggi juga dilakukan dengan meningkatan akses, memastikan keterjangkauan, dan memastikan ketersediaan. “Pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing,” katanya.
Selanjutnya, diharapkan terbentuk generasi yang cerdas komprehensif, antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul.
Sementara itu, dalam rangka peringatan Hardiknas 2012 digelar beragam kegiatan sejak April sampai Juni. Selain upacara pada 2 Mei 2012 dan resepsi Hardiknas pada malam harinya juga digelar pameran internal, bertempat di halaman parkir Gedung Kemdikbud Senayan.
Dalam resepsi Hardiknas rencananya akan dilakukan penandatanganan MOU dengan Garuda Indonesia dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). (A-94/A-108)***
image: pedomannews
KBR68H - Usia dini adalah periode emas memupuk dan mempraktikan nilai-nilai dasar. Pendidikan anak usia dini yang komprehensif dan berkualitas dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikomotorik, kognitif, sosial dan emosional anak. Termasuk kemampuan berbahasa dan kemampuan membaca sejak dini. Namun sayang di Indonesia pendidikan usia dini belum dianggap penting.
Buktinya Indonesia baru mencapai 34% dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini dari target 75% yang harus dicapai pada 2015. Ini artinya masih terdapat 21 juta anak usia dini yang belum terlayani pendidikan.
Koordinator Nasional CSOiEFA (Civil Society Organizations in Education for All) Titik Hartini mengatakan berbagai elemen belum paham soal pentingnya pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini adalah proses pembelajaran baik dari dalam keluarga hingga lingkungan. “Pemerintah dan berbagai kalangan harus kita dorong,” ujar Titik Hartini. Periode anak usia dini mencakup umur 0-8 tahun. Usia itu bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur khusus. 0-3 tahun, 3-5 tahun (tahun-tahun sebelum sekolah dasar), dan 6 - 8 tahun (masa-masa awal dari sekolah dasar). Di antara kelompok itu usia 0-3 tahun adalah yang paling sering terabaikan.
Kendala Pendidikan Anak Usia Dini
Di Indonesia pendidikan usia dini makin menjamur. Pendidikan usia dini kebanyakan diinisiasi oleh masyarakat bukan pemerintah. Inipula sebabnya Pendidikan Usia Dini (PAUD) belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. “Belum memiliki standar kurikulum yang sama untuk setiap PAUD di berbagai daerah. Termasuk gurunya ,” terang Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini.
Sementara catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan perlindungan anak dalam hal pendidikan belum menjadi arus utama di dalam kebijakan pemerintah. Baik di pusat maupun di daerah. “Ini hanya menempel saja dengan program lain. Perencanaan tidak dari awal. Hasil akhirnya pun tak jelas,” ujar Anggota KPAI Maria Advianti. Padahal hak anak untuk mengakses pendidikan di jamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. “Negara, pemerintah, orangtua, semua pihak harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pendidikan anak, di dalamnya juga termasuk pendidikan usia dini,” tegas Maria Advianti.
Berbagai elemen masyarakat di pusat dan daerah hanya paham perlindungan terhadap anak hanya sebatas melindungi mereka dari kekerasan. Padahal terjaminnya hak pendidikan bagi anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak. “Mereka tak paham bahwa perlindungan anak termasuk di dalamnya; kesempatan belajar yang sama, tumbuh kembang, hak bersuara, berpartisipasi, berkreasi,” sebut Maria Advianti. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah belum mengarus utamakan pendidikan usia dini lewat berbagai kebijakan dan programnya. “Itu akibatnya,” sebut Maria Advianti.
Dimulai Dari Keluarga
Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini mengatakan pendidikan usia dini bukan hanya sekolah di luar keluarga. Namun yang terpenting adalah pendidikan dan pembelajaran di dalam keluarga itu sendiri. “Tentu PAUD memberikan kontribusi luar bisa dalam membentuk anak-anak dari dini. Tetapi jangan lupa pendidikan di dalam keluarga juga penting,” tutur Titik Hartini. Kata Titik, orangtua bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak mereka. Tentunya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. “Menghargai mereka bermain, mengenalkan jenis-jenis permainan, mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang, membangun solidaritas dengan anak lainnya,” ujar Titik Hartini. Cara-cara macam itu sangat membantu anak-anak untuk mengenyam pendidikan ke tahap berikutnya. “Menyelaraskan masa kecil mereka ke level belajar berikutnya,” tukas Titik Hatini.
Dorong Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini
Pengalokasiaan anggaran jadi hal penting. Pasalnya bila dana tersedia, perencanaan dan program yang digulirkan pemerintah bisa berjalan maksimal. “Harus ada alokasi khusus buat Pendidikan Usia Dini. Alokasi anggaran 20% pendidikan di APBN habis buat bayar gaji guru,” sebut Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini. Dalam pelaksanaannya Pendidikan Usia Dini kata Titik Hartini, ada empat pilar penting yang menjadi landasan kuat. Pertama, memulai pendidikan usia dini sejak awal yaitu 0-3 tahun. Kedua adalah menyediakan peluang baru bagi penemuan dan pembelajaran usia 3-6 tahun. Dalam hal ini memastikan akses pendidikan anak-anak usia dini sebelum memasuki sekolah formal. Ketiga adalah memastikan lingkungan sekolah lebih ramah, apresiatif dan inklusif. Termasuk di dalamnya tenaga pendidik. “Guru mempunyai kapasitas yang baik dalam mengajar. Tak semua anak sama. Pengajarannya pun berbeda,” terang Titik Hartini.
Pilar yang terakhir adalah bagaimana pengembangan kebijakan pendidikan anak usia dini menjadi satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional. Cara terbaik adalah memulai dari sesuatu yang kita mampu. Semua pihak pun harus berbenah kaitanya dengan layanan Pendidikan Anak Usia Dini. “Pemerintah buatlah standarisasi baik kurikulum maupun gurunya. Masyarakat jangan pernah berhenti mendirikan taman-taman bermain,” saran Bekas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Khofifah Indar Parawangsa. Dengan begitu Pendidikan Usia Dini bisa terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Mari ubah budaya yang menjadikan anak sebagai penanggung beban keluarga. Ada prioritas lain yang lebih penting. Pendidikan Usia Dini. “Pendidikan sedari dini. Bukan penanggung beban keluaraga. Kecil-kecil di suruh bekerja,” tegas Anggota KPAI Maria Advianti.
Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Civil Society Organization initiative Education for All (CSOiEFA)
