More
CSOiEFA,Jakarta-Melalui Kongres Anak Indonesia XI pada tanggal 9-14 Juli 2012 di Batam, lalu, ada 8 butir pandangan anak Indonesia. Ini dia suara mereka.
Pembacaan hasil kongres dilakukan oleh Delegasi Anak Indonesia, I Gede Reza di kantor Komnas Perlindungan Anak di Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin, (23/7/2012).
Berikut 8 butir pandangan anak tersebut:
1. Kami anak Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja dimasukan dalam kurikulum pendidikan serta meningkatkan pengawasan terhada pornografi.
2. Kami anak Indonesia meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan, menyediakan program wajib belajar 12 tahun secara gratis agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa diskriminasi.
3. Kami anak Indonesia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemerataan fasilitas. Sarana dan prasarana (listrik, transportasi, komunikasi) khususnya di daerah terisolir agar anak-anak yang terisolir dapat berinteraksi dengan teman-temannya yang berada di daerah lain.
4. Kami anak Indonesia memohon kepada pemerintah untuk membangkitkan kembali permainan tradisional dan edukatif Indonesia, serta mengawasi secara ketat pengaksesan game online dan siaran media elektronik yang tidak layak untuk anak.
5. Kami anak Indonesia memohon kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap segala bentuk peredaran narkotika, psikotropika, miras dan zat adiktif lainnya, termasuk rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.
6. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah menyediakan layanan internet gratis khusus untuk anak-anak (mobil internet, rumah internet, user ID khusus anak) agar anak-anak di seluruh Indonesia saling terhubung.
7. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah dan masyarakat turut mendukung terpenuhinya hak partisipasi anak tanpa diskriminasi.
8. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah menindaklanjuti dan mengimplementasikan Suara Anak Indonesia dalam pengambilan kebikakan terkait anak.
"Setidaknya dari delapan butir suara anak indonesia yang dibacakan tadi pemerintah dapat mengimplementasikan, beberapa butir, sehingga acara hari anak dari tahun ke tahun dapat berjalan continous," ujar Gede.
Seharusnya Hari Anak Nasional diperingati hari ini. Namun karena padatnya jadwal presiden, perayaan tahun ini pun ditunda hingga September 2012. Hal ini disayangkan Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait.
(edo/mad)
Sumber: Detik, 23 Juli 2012
Repost: Civil Society Organization initiative Education for All (CSOiEFA)
CSOiEFA, BOGOR - Indonesia masih kekurangan sebanyak 15.000 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memenuhi target angka partisipasi kasar PAUD pada 2014 sebesar 75 persen, demikian dikatakan Dirjen PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi, Minggu.
"APK PAUD baru mencapai 34 persen, sehingga perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut. Karena itu, Kami terus mendorong pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota untuk mempercepat pengembangan lembaga PAUD sehingga tiap desa satu PAUD," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat menyampaikan pemaparan dalam Forum Wartawan pendidikan di Bogor, Minggu (17/6/2012).
Lebih lanjut dikatakannya layanan pendidikan anak usia dini berusia 0-6 tahun, saat ini baru mampu menjangkau sebanyak 15 juta anak usia dini dari jumlah 30 juta anak. "Setengah lainnya belum bisa mengakses pendidikan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Ia mengatakan tidak mudah untuk mencapai target angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini 75 persen pada 2014, karena membutuhkan sarana dan prasarana memadai bagi pendidikan anak usia dini. Permasalahan guru PAUD juga menjadi kendala tersendiri.
"Guru PAUD yang sudah S1 saat ini belum banyak. Sementara pengasuh untuk tempat penitipan anak dan pembimbing di kelompok bermain umumnya hanya berijazah SMA. Padahal untuk pengasuh dan pembimbing harus ditambah dengan pendidikan PAUD tingkat dasar minimal," tuturnya.
Ditjen PAUDNI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru TK dan tenaga kependidikan PAUDNI dengan memberikan perhatian khusus kepada PTK PAUDNI yang mengabdikan diri di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).
Reni mengatakan saat ini daya dukung APBN terhadap peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan bagi seluruh guru TK di Indonesia.
Namun, bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi, pemerintah menjamin akan memenuhi hak mereka. Hingga Januari 2012, guru TK yang berhak mendapat tunjangan profesi berjumlah 10.602 orang. Sedangkan dalam DIPA Ditjen PAUDNI 2012 baru tersedia anggaran untuk 8.728 orang (82 persen).
Selain itu, pemerintah memiliki kepedulian untuk menargetkan satu desa satu PAUD, maka pada 2014 mendatang target pembangunan satu PAUD diharapkan tercapai. Untuk itu, Kemdikbud akan mendorong pemda mengembangkan lembaga PAUDNI pada tahun 2012 ini melalui alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 triliun.
Dikatakannya, pihaknya akan mengusulkan ke DPR agar tahun depan diberikan alokasi tambahan anggaran dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 7 triliun. Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat untuk membangun PAUD di seluruh desa.
Ia menyatakan rasa optimistis, jika anggaran mencapai Rp 7 triliun, maka 15.000 PAUD sampai tahun 2014 bakal terbangun. "Jadi pada tahun 2013 akan dibangun 7.500 unit dan jumlah yang sama akan dibangun pada 2014," katanya.
Setiap unit PAUD bakal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 35 juta yang digunakan untuk pengadaan gedung dan sumber daya manusia. Alokasi dana bagi para pengajar PAUD dan taman kanak-kanak (TK) masih banyak yang belum sesuai standar, tambahnya.
Reni mengatakan, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab guru semata maka orangtua juga perlu mendapatkan materi tentang PAUD ini. Ditjen PAUDNI pun berupaya dan akan mengeluarkan prrogram pendidikan untuk keluarga. Pendidikan keluarga ini meliputi pendidikan pra nikah, ibu hamil dan pendidikan untuk orangtua.
"Pendidikan keluarga ini sedang di godok di dapurnya PAUDNI yaitu di Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal," tambah Reni.
sumber: Antara
Repost: CSOiEFA
CSOiEFA, JAKARTA - Aktivis Koalisi Pendidikan, Febri Hendri mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima sejumlah aduan tentang permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2012-2013.
Aduan itu berasal dari beberapa daerah di Indonesia dan umumnya terkait masalah pembiayaan. "Ada sejumlah laporan yang kami terima, dan masih terus kami dalami," kata Febri kepada Kompas.com, Rabu (20/6/2012), di Jakarta.
Dia menjelaskan, laporan mengenai masalah pembiayaan terjadi di sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Inernasional (RSBI). Baik pada jenjang SD, SMP, ataupun SMA.
"Khusus di sekolah RSBI, ada laporan soal pembiayaan di semua jenjang," ujarnya.
Sedangkan untuk sekolah reguler, Febri mengungkapkan rata-rata permasalahan terjadi pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal itu terjadi karena banyak masyarakat miskin yang tidak mampu menyertakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat masuk ke sebuah sekolah.
"Banyak orang miskin yang tidak memiliki akta, dan itu juga menjadi masalah," ucapnya.
Meski demikian, peneliti senior Indonesia Corruption Watch ini masih enggan membeberkan secara mendetail mengenai semua laporan yang diterima.
Alasannya, ia bersama tim dari koalisi pendidikan masih terus melakukan verifikasi untuk mendalami permasalahan yang terjadi dalam proses PPDB.
"Saat ini belum bisa kami sampaikan secara detail. Karena masih kami dalami, jika benar terbukti, minggu depan akan kita beberkan," pungkasnya.
sumber: KOmpas
REpost: CSOiEFA
CSOiEFA, JAKARTA- Mahalnya biaya pendidikan, yang diawali dengan tingginya pungutan masuk sekolah, masih menjadi masalah banyak orangtua. Jangankan mengakses pendidikan berkualitas, masuk ke sekolah reguler saja masih banyak yang merasa tidak sanggup.
Meski pemerintah sudah berjanji menggratiskan biaya pendidikan, nyatanya cukup banyak sekolah yang menarik pungutan dari orangtua.
Peneliti Indonesia Corruprion Watch (ICW), Siti Juliantari mengatakan, berdasarkan pemantauan ICW sampai bulan Juni ini, masih ada banyak sekolah yang menetapkan biaya masuk berkedok sumbangan yang diwajibkan pada setiap orangtua siswa.
"Sebuah SD RSBI di daerah Kebun Jeruk Jakarta menetapkan sumbangan yang wajib dibayar sebesar Rp 5 juta dan iuran rutin bulanan Rp 300 ribu. Padahal penyelenggaraan pendidikan dasar sudah digratiskan oleh pemerintah," kata Tari, saat ditemui Kompas.com di Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Aktivis Koalisi Pendidikan ini menjelaskan, adanya pungutan dan sumbangan yang bersifat dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jelas bertentangan dengan Pasal 52 poin (h) PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa "pungutan satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan peserta didik".
"Bentuk riil dari pelanggaran ini adalah adanya form isian pendaftaran siswa baru yang mewajibkan pencantuman jumlah sumbangan yang mampu dibayar oleh orangtua murid," ujarnya.
Khusus untuk di wilayah DKI Jakarta, sekolah reguler tidak menarik pungutan saat PPDB, tetapi justru dilakukan setelah para siswa mengikuti proses pembelajaran sekitar 2 bulan di sekolah. Pada saat itu orangtua murid dikumpulkan oleh pihak sekolah dan kemudian diminta membayar sejumlah uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
"Meski terkesan tidak menarik pungutan saat PPDB, akan tetapi kebijakan dan praktek sekolah non RSBI di DKI Jakarta sama saja dengan sekolah yang menarik pungutan pada saat PSB," pungkasnya.
sumber: kompas
Respost: CSOiEFA
JAKARTA--MICOM: Layanan pendidikan anak usia dini baru mampu menjangkau 15 juta anak usia dini dari 30 juta anak, kata Dirjen PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi.
"Setengah lainnya (15 juta anak) yang belum bisa mengakses pendidikan menjadi pekerjaan rumah d pemerintah pusat dan daerah," kata Lydia di Jakarta, Selasa (1/5).
Ia mengatakan tidak mudah untuk mencapai target angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini 75 persen pada 2015.
Perhatian terhadap layanan anak usia dini menjadi penting karena generasi anak usia dini sekarang akan berperan pada 20 tahun mendatang ketika Indonesia berusia 100 tahun, kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kemendikbud ini.
Menurut dia, peringatan hari pendidikan nasional tahun ini mengangkat tema "bangkitnya generasi emas", tujuannya agar akses pendidikan anak usia dini menjadi perhatian utama khususnya di daerah-daerah. "Saya berharap generasi emas ini jadi perhatian utama kepala daerah," katanya.
Namun, untuk mewujudkannya diakui Lydia tidak mudah. Semua itu membutuhkan sarana dan prasarana memadai bagi pendidikan anak usia dini. Permasalahan guru PAUD juga menjadi kendala tersendiri.
"Guru PAUD yang sudah S1 saat ini belum banyak. Sementara pengasuh untuk tempat penitipan anak dan pembimbing di kelompok bermain umumnya hanya berijazah SMA. Padahal untuk pengasuh dan pembimbing harus ditambah dengan pendidikan PAUD tingkat dasar minimal," kata Lydia.
Karena itu, untuk menuntaskan pemberian pendidikan tersebut diperlukan juga peran serta masyarakat. "Pemerintah pusat hanya bisa membantu dengan memberi dana rintisan senilai Rp25 juta kepada masyarakat yang membuka layanan PAUD," katanya.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan guru PAUD Dirjen PAUDNI mengimbau kepada perguruan tinggi untuk membuka program studi PAUD untuk menghasilkan guru PAUD yang banyak dibutuhkan.
Di sisi lain agar pendidikan anak bukan hanya tanggungjawab guru semata maka orangtua juga perlu mendapatkan materi tentang PAUD ini.
Ditjen PAUDNI pun berupaya dan akan mengeluarkan prrogram pendidikan untuk keluarga. Pendidikan keluarga ini meliputi pendidikan pra nikah, ibu hamil dan pendidikan untuk orangtua.
"Pendidikan keluarga ini sedang di godok di dapurnya PAUDNI yaitu di Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal," kata Lydia.
Ia menambahkan untuk menciptakan generasi emas tidak cukup dilakukan di sekolah tetapi harus melibatkan keluarga khususnya di daerah-daerah. (Ant/OL-2)
JAKARTA, (PRLM).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tema “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia” dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2012. Puncak peringatan Hardiknas 2012 sendiri diperkirakan akan dipadu dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang rencananya dipusatkan di Istora Senayan Jakarta.
“Tahun sekarang adalah tahun menanam (generasi emas), investasi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada press conference berkaitan dengan rencana peringatan Hari Pendidikan Nasional 2012 di Gedung A Kemdikbud Senayan, Jakarta, Senih (30/4/12).
Dijelaskan Nuh, tema Hardiknas 2012 disesuaikan dengan rencana besar Kemdikbud untuk mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka (2045).
Disebutkan, periode bonus demografi Indonesia berlangsung pada 2010-2035, di mana usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan orang tua.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2011, jumlah penduduk Indonesia 2010 usia muda lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Dalam data itu terlihat, jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa.
Nanti pada 2045, mereka yang usia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan yang usia 10-20 tahun berusia 45-54. Nuh menilai, pada usia-usia itu yang memang memegang peran di suatu negara.
Pemerintah, kata Nuh, telah menyiapkan grand design pendidikan. Pendidikan anak usia dini digencarkan dengan gerakan PAUD-isasi, peningkatan kualitas PAUD, dan pendidikan dasar berkualitas dan merata.
Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan ruang kelas baru dilakukan secara besar-besaran, serta intervensi khusus untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/sederajat, pendidikan menengah universal.
Nuh mencontohkan, melalui upaya percepatan, ditargetkan pada 2020, APK SMA/sederajat dapat mencapai 97 persen. Apabila tanpa dilakukan apa pun (tanpa intervensi), APK 97 persen diperkirakan baru tercapai pada 2040.
Pun, peningkatan APK perguruan tinggi juga dilakukan dengan meningkatan akses, memastikan keterjangkauan, dan memastikan ketersediaan. “Pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing,” katanya.
Selanjutnya, diharapkan terbentuk generasi yang cerdas komprehensif, antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul.
Sementara itu, dalam rangka peringatan Hardiknas 2012 digelar beragam kegiatan sejak April sampai Juni. Selain upacara pada 2 Mei 2012 dan resepsi Hardiknas pada malam harinya juga digelar pameran internal, bertempat di halaman parkir Gedung Kemdikbud Senayan.
Dalam resepsi Hardiknas rencananya akan dilakukan penandatanganan MOU dengan Garuda Indonesia dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). (A-94/A-108)***
image: pedomannews
KBR68H - Usia dini adalah periode emas memupuk dan mempraktikan nilai-nilai dasar. Pendidikan anak usia dini yang komprehensif dan berkualitas dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikomotorik, kognitif, sosial dan emosional anak. Termasuk kemampuan berbahasa dan kemampuan membaca sejak dini. Namun sayang di Indonesia pendidikan usia dini belum dianggap penting.
Buktinya Indonesia baru mencapai 34% dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini dari target 75% yang harus dicapai pada 2015. Ini artinya masih terdapat 21 juta anak usia dini yang belum terlayani pendidikan.
Koordinator Nasional CSOiEFA (Civil Society Organizations in Education for All) Titik Hartini mengatakan berbagai elemen belum paham soal pentingnya pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini adalah proses pembelajaran baik dari dalam keluarga hingga lingkungan. “Pemerintah dan berbagai kalangan harus kita dorong,” ujar Titik Hartini. Periode anak usia dini mencakup umur 0-8 tahun. Usia itu bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur khusus. 0-3 tahun, 3-5 tahun (tahun-tahun sebelum sekolah dasar), dan 6 - 8 tahun (masa-masa awal dari sekolah dasar). Di antara kelompok itu usia 0-3 tahun adalah yang paling sering terabaikan.
Kendala Pendidikan Anak Usia Dini
Di Indonesia pendidikan usia dini makin menjamur. Pendidikan usia dini kebanyakan diinisiasi oleh masyarakat bukan pemerintah. Inipula sebabnya Pendidikan Usia Dini (PAUD) belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. “Belum memiliki standar kurikulum yang sama untuk setiap PAUD di berbagai daerah. Termasuk gurunya ,” terang Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini.
Sementara catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan perlindungan anak dalam hal pendidikan belum menjadi arus utama di dalam kebijakan pemerintah. Baik di pusat maupun di daerah. “Ini hanya menempel saja dengan program lain. Perencanaan tidak dari awal. Hasil akhirnya pun tak jelas,” ujar Anggota KPAI Maria Advianti. Padahal hak anak untuk mengakses pendidikan di jamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. “Negara, pemerintah, orangtua, semua pihak harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pendidikan anak, di dalamnya juga termasuk pendidikan usia dini,” tegas Maria Advianti.
Berbagai elemen masyarakat di pusat dan daerah hanya paham perlindungan terhadap anak hanya sebatas melindungi mereka dari kekerasan. Padahal terjaminnya hak pendidikan bagi anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak. “Mereka tak paham bahwa perlindungan anak termasuk di dalamnya; kesempatan belajar yang sama, tumbuh kembang, hak bersuara, berpartisipasi, berkreasi,” sebut Maria Advianti. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah belum mengarus utamakan pendidikan usia dini lewat berbagai kebijakan dan programnya. “Itu akibatnya,” sebut Maria Advianti.
Dimulai Dari Keluarga
Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini mengatakan pendidikan usia dini bukan hanya sekolah di luar keluarga. Namun yang terpenting adalah pendidikan dan pembelajaran di dalam keluarga itu sendiri. “Tentu PAUD memberikan kontribusi luar bisa dalam membentuk anak-anak dari dini. Tetapi jangan lupa pendidikan di dalam keluarga juga penting,” tutur Titik Hartini. Kata Titik, orangtua bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak mereka. Tentunya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. “Menghargai mereka bermain, mengenalkan jenis-jenis permainan, mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang, membangun solidaritas dengan anak lainnya,” ujar Titik Hartini. Cara-cara macam itu sangat membantu anak-anak untuk mengenyam pendidikan ke tahap berikutnya. “Menyelaraskan masa kecil mereka ke level belajar berikutnya,” tukas Titik Hatini.
Dorong Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini
Pengalokasiaan anggaran jadi hal penting. Pasalnya bila dana tersedia, perencanaan dan program yang digulirkan pemerintah bisa berjalan maksimal. “Harus ada alokasi khusus buat Pendidikan Usia Dini. Alokasi anggaran 20% pendidikan di APBN habis buat bayar gaji guru,” sebut Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini. Dalam pelaksanaannya Pendidikan Usia Dini kata Titik Hartini, ada empat pilar penting yang menjadi landasan kuat. Pertama, memulai pendidikan usia dini sejak awal yaitu 0-3 tahun. Kedua adalah menyediakan peluang baru bagi penemuan dan pembelajaran usia 3-6 tahun. Dalam hal ini memastikan akses pendidikan anak-anak usia dini sebelum memasuki sekolah formal. Ketiga adalah memastikan lingkungan sekolah lebih ramah, apresiatif dan inklusif. Termasuk di dalamnya tenaga pendidik. “Guru mempunyai kapasitas yang baik dalam mengajar. Tak semua anak sama. Pengajarannya pun berbeda,” terang Titik Hartini.
Pilar yang terakhir adalah bagaimana pengembangan kebijakan pendidikan anak usia dini menjadi satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional. Cara terbaik adalah memulai dari sesuatu yang kita mampu. Semua pihak pun harus berbenah kaitanya dengan layanan Pendidikan Anak Usia Dini. “Pemerintah buatlah standarisasi baik kurikulum maupun gurunya. Masyarakat jangan pernah berhenti mendirikan taman-taman bermain,” saran Bekas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Khofifah Indar Parawangsa. Dengan begitu Pendidikan Usia Dini bisa terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Mari ubah budaya yang menjadikan anak sebagai penanggung beban keluarga. Ada prioritas lain yang lebih penting. Pendidikan Usia Dini. “Pendidikan sedari dini. Bukan penanggung beban keluaraga. Kecil-kecil di suruh bekerja,” tegas Anggota KPAI Maria Advianti.
Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Civil Society Organization initiative Education for All (CSOiEFA)
Global Action Week: 22-28 April 2012
Asia-Pacific Regional Joint Statement
Every child has the right to survival and development and this right begins at birth. On the occasion of the Global Action Week, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC), Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE), Save the Children and UNICEF East Asia and Pacific Regional Office are calling upon all governments and society as a whole to commit to and invest in early childhood care and education and ensure that the most vulnerable and disadvantaged children are given particular attention.
Early experiences influence the developing brain and lay the foundation for life. From the prenatal period through the first years of life, the brain undergoes its most rapid development and a child’s early experiences determine how well the brain matures and whether its architecture is sturdy or fragile. A child’s early years will influence not only how a child grows but also how the rest of childhood, adolescence and adult life will unfold. Positive early experiences provide a foundation for sturdy brain architecture and a broad range of skills and learning capacities. Chronic, unrelenting stress or adversity in early childhood, caused by extreme poverty, repeated abuse or severe maternal depression, can lead to lifelong problems and compromised developmental trajectory.
Stable, loving relationships are essential for healthy growth and development. Children develop in an environment of relationships that begin in the home and include siblings, extended family members, early care and education providers, and members of the community. Numerous studies have demonstrated that when children experience secure and responsive relationships and supportive environments as early in life as possible, they grow up protected from the damaging effects of stress and adversity that many of them are exposed to. In fact, the family environment of young children is a major predictor of cognitive and socio-emotional abilities, as well as of a variety of lifelong outcomes such as crime and health. Furthermore, father involvement from the start helps translate to positive child development outcomes, as well as addresses gender equality in education issues.
Early childhood care and education programmes secure an equal start to all children and prevent the consequences of early adversity. ECCE programmes play a key role in ensuring an equal right to development and education for all children by tackling the barriers and inequity at the start. Early childhood education is not only about academic competencies – opportunities for play and exploration and non-academic skills, such as social relationships, are just as critical to consider. Research has shown that children who participate in early childhood programmes are ready for school better, enrol in school and complete school on time, plan their families better, earn higher household incomes, become productive adults and educate their own children. Furthermore, vulnerable and highly at-risk populations are consistently shown to benefit the most from high quality, comprehensive ECCE programmes. For these reasons, early childhood care and education yields the greatest investment returns than any other levels of education and training. Early intervention does pay off in the long run.
The World Declaration on Education for All (Jomtien, 1990) makes clear that "learning begins at birth" and highlights the importance of the first years of a child’s life in determining future educational achievement and developmental outcomes. This message was reinforced again in the World Education Forum in Dakar when the international community came together in 2000 to reaffirm their commitment to meet the 6 Education for All goals by 2015. The first goal being: "expanding and improving comprehensive early childhood care and education, especially for the most vulnerable and disadvantaged children".
The Asia-Pacific region is diverse in geography, religion, political systems, ethnicity and language, and it includes countries with widely varying levels of economic development. Pre-primary enrolment rates vary from as low as 1% in Bhutan to 57% in Malaysia to as high as 99% in Thailand. Reports from this region indicate that while progress has been made in the expansion and improvement of early childhood care and education, much still needs to be done to decrease under-5 mortality rates, reduce stunting, provide services for children under-3, increase equitable access to quality early learning programmes, and ensure smooth transitions to primary school.
Regional surveys have repeatedly found that lack of multi-sectoral coordination continues to be a major barrier for providing comprehensive early childhood care and education in the Asia-Pacific region. In many countries, health, nutrition, social protection and education are often considered responsibilities of different, independent ministries/agencies, despite the research evidence that integrated and holistic services combining health, nutrition and stimulation yield greater benefits for children than health or nutrition alone. It is therefore imperative to communicate broadly the need for holistic early childhood programmes. Expanding coverage to ECCE programmes promotes not only the development of young children but also the education of poor adolescent girls who can attend school instead of taking care of young siblings at home. Finally, promoting functional literacy of women will have a tremendous impact on mothers’ roles in early childhood care and the value they will place on pre-primary experience for their little children.
There should be no compromise on providing the highest quality of early childhood services to families and children, especially to poor and disadvantaged communities. This joint statement calls on all countries to pay closer attention to and invest in early childhood, by providing quality care and education to every young child, so that strong foundations are created even before birth. If we truly believe in lifelong learning for all, we cannot do any less.
Sgd.:
Mr. Gwang-Jo Kim
Director
UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education
Ms. Junko Miyahara
Coordinator
Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC)
Mr. Daniel Toole
Regional Director
UNICEF East Asia Pacific Regional Office
Mr. Jose Roberto Guevara
President
Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE)
Mr. Greg Duly
Southeast/East Asia Regional Director
Save the Children
_____________________________________________________________
ASPBAE Philippine office:
Unit 14 Casal Bldg., No. 15 Anonas St.
Project 3, Brgy. Quirino 3-A, Quezon City 1102, Philippines
Tel/Fax +632 911 8903
Mobile +63 917 8888 422
Email: raqcastle@gmail.com
Website: www.aspbae.org
Main office: c/o MAAPL 9/F Eucharistic Congress Bldg 3
5 Convent St, Colaba, Mumbai - 400 039 India
Tel +91 22 2202 1391/ 2281 6853
"Educate to end poverty and inequality."
Global Campaign for Education
.jpg)
Dalam rangkaian kegiatan Global Action Week (GAW) hari ketiga, 24 April
2012, CSOiEFA mengadakan Dialog Pendidikan dengan tema Pentingnya Pola Pengasuh
Anak. Dialog ini menghadirkan Ibu Sitti Evangeline Imelda Suaidy, psikolog dari
Yayasan Kita dan Buah Hati dan Ibu Endang, Guru PAUD di Cilandak Barat. Acara
yang sangat meriah dan penuh kehangatan ini dipandu oleh Sudaryanto sebagai
moderator.
Dalam sambutan awalnya, ketua pelaksana GAW, Nur Febrianti mengatakan,
acara ini ditujukan untuk memberikan kesadaran dan tingkat pemahaman yang baik
bagi orang tua atau pengasuh dalam memberikan pengasuhan anak usia dini.
Ibu Sitti Evangeline Imelda Suaidy dalam paparannya yang sangat menarik
memaparkan bahwa anak adalah unik. Mereka diciptakan berbeda satu dengan yang
lainnya. Kita semua menjadi orangtua karena anak kita, kita tidak siap menjadi
orangtua akan berpengaruh pada kepribadian dan masa depan anak.
“Misalnya kalau kita bicara yang salah atau tidak sengaja pada anak maka
akan mengakibatkan melemahkan konsep diri, membuata anak diam, melawan,
menentang, menjatuhkan harga diri dan kepercayaan diri anak, kemampuan berfikir
menjadi rendah dan tidak terbiasa memilih dan mengambil keputusan bagi dirinya”
jelas Ibu yang energik ini.
Perbedaan kebutuhan dan kemauan menunjukkan kesalahpahaman antara orang
tua dengan anak. Orangtua tidak membaca bahasa tubuh dari anak sehingga erkadang
orang tua tidak mendengar perasaan anak, orang tua kurang mendengar aktif apa
yang diungkapkan oleh anak sehingga orang tua biasanya menggunakan 12 gaya
populer yaitu memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mencap/label,
mengancam, menasehati terlalu dini, membohongi, menghibur namun tidak
menyelesaikan masalah, mengkritik, menyindir dan menganalisa.
“Akibatnya, jika masalah tidak terpecahkan maka generasi kita akan
mengalihkannya kepada hal-hal misalnya dengan pacaran, sek bebas, aborsi, putus
sekolah, nikah muda, bercerai, narkoba, HIV/AIDS bahkan hingga bunuh diri”
paparnya.
Oleh karena itu, kiat meningkatkan komunikasi pada anak, menurutnya
adalah dengan cara jangan bicara tergesa-gesa dan menggunakan gaya memasuki
perasaan anak, belajar untuk kenali diri & kenali lawan bicara kita,
memahami kelebihan dan kekurangan pada anak serta mengerti bahasa tubuh.
Sementara itu, Ibu Sri Endang seorang Guru PAUD dari Gandaria menceritakan
awal mula berdirinya PAUD di Gandaria. Sasaran PAUD ini adalah seluruh balita
yang berada diwilayah RW.07 di Cilandak, jakarta selatan dari keluarga kurang
mampu dengan melibatkan 100 orang guru di Jakarta Selatan.
“Selama ini hambatan dan permasalahan PAUD kami adalah saat dipandang
sebelah mata, diwilayah masih banyak ortu yang menganggap usia masuk PAUD itu 5
tahun dan karena bayarannya murah jadi dianggap sepele” ceritanya. Upaya
mengatasi itu, lanut Ibu endang, dengan terus menerus mensosialisasikan ke
masyarakat, pendidikan mengikuti pelatihan-pelatihan dan terus berinovasi untuk
belajar yang baik.
Dalam sessi pertanyaan, Ibu Cesa dari YBS bertanya tentang perilaku
anak misalnya suatu acara pengajian atau arisan anak yang tidak bisa diam,
salahkah kita kalau dibentak anak tersebut supaya tidak mondar mandir kesana
kemari?
Ibu Eva menanggapi, bahwa dalam kondisi tersebut ia memberikan masukan
dengan jangan membentak atau memarahi anak, diajak anak untuk bermain peran, misalnya
bermain main tamu-tamuan. “Disitu anak dilatih untuk bersikap apa yang sedang
dia perankan. Karena usia 3-5 tahun mempunyai masa untuk berexplorasi dialam luas”paparnya.
Dalam rangka
mengkampanyekan Pekan Aksi Global 2012, Jaringan Civil Society Organization
Initiatives Education for All (CSOiEFA) berkunjung ke Republika dan Kantor
Kompas.com untuk melakukan audiensi.
Audiensi ini
bertujuan untuk membangun kerjasama antara CSOiEFA dan Media untuk memberitakan
kegiatan selama sepekan serta memuat tulisan tentang kampanye tahun ini yang
mengkhususkan kepada Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini.
Pertemuan dilakukan
oleh Masykurudin Hafidz dan Robert Triyana yang diterima oleh redaktur opini
Republika yaitu Syahruddin El-Fikri. Pertemuan ini menyepakati tentang
kerjasama tentang pemuatan tulisan dan kampanye di rubrikasi Republika dengan
mempertimbangkan ketersediaan ruang.
Sementara itu,
audiensi dengan Kompas.com dilakukan oleh Nur Febriyanti, Fadilah, Karlina dan
Masykurudin Hafidz. Dari pihak Kompas.com diterima oleh Lusia Kus Annn dan M
Latief dari desk pemberitaan pendidikan ditemai oleh redaktur Wisnubrata. Hasil
dari audiensi ini adalah pihak Kompas.com akan meliput beberapa kegiatan
kampanye CSOiEFA dan melihat ketersediaan ruang untuk memuat tulisan yang
disampaikan oleh CSOiEFA tentang pendidikan inklusi.
Dimulai dengan sambutan dari ketua pelaksana GAW
dan perwakilan CSOiEFA, Nur febriyani, yang mengatakan dialog ini merupakan bagian
dari kegiatan Global Action Week (GAW) dengan salah satu tujuannya mempercepat
target MDG’S. Lebih dari 100 negara yang juga sedang kampanye dalam bidang
pendidikan ini. “Dalam dialog ini kita akan sama-sama menggali bukan hanya
pendidikan yang penting bagi anak, tetapi aspek perawatan yang juga ditegakkan”
katanya.
Narasumber pertama, Bapak Muhammad Nuh mengatakan
kebijakan kementrian dan kebudayaan dengan misi bagaimana negara mampu
meningkatkan kesejahteraan, peningkatan mutu yang harus dicapai dalam kurun
waktu 2010-2015. Oleh karena itu, bagaimana pendidikan bisa dirasakan oleh
anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus, karena selama ini hanya fokus dalam
pendidikan akademik sehingga perlu ada keseimbangan dengan pendidikan karakter.
“Harapannya kedepan nanti anak-anak yang kita didik sekarang bisa mampu
bersaing dengan anak-anak negara lain”, katanya.
Bapak Muhammad Nuh mengutip hasil penelitian yang
dilakukan oleh Kemendiknas dimana investasi pendidikan pada usia dini tingkat
pemanfaatannya sangat besar. Kala anak berada dalam lngkungan yang kurang baik
maka akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut, tetapi jika
pendidikan dapat dilaksanakan maka akan menghasilkan hasil yang optimal.
“Jika anak mendapatkan pendidikan usia dini akan
meningkatkan IQ anak, PAUD menjadi penting karena sudah menjadi suatu komitmen
untuk melaksanakannya” jelasnya.
Sementara itu narasumber kedua, Ibu Dra. Sri Wulan
menjelaskan bahwa usia dini dimana umur 0 sampai 8 tahun mempunyai ciri khas dan
keunikan yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan
anak ialah bertambahanya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks yaitu anak tidak bisa menyebutkan urutan
bilangan menjadi bisa menyebutkan.
Ibu Sri menjelaskan bahwa ciri-ciri perkembangan
anak menimbulkan perubahan. Jika ibu-ibu yang berinteraksi langsung dengan
anak-anak berarti sedang membangun pondasi untuk anak-anak dalam menghadapi masa
datang. Jika pondasinya salah maka akan menghasilkan perkembangan yang salah juga
pada anak masa datang.
“Yang perlu diingat Anak usia dini itu bertumbuh
dan berkembang. Anak bukan orang dewasa tetapi membutuhkan penghargaan dari orang
dewasa, contoh sederhana ketika kita naik angkot ada ibu yang membawa anaknya
semua penumpang duduk tetapi ibu yang membawa anak berdiri tidak diberikan
tempat duduk, begitu juga ketika naik motor ibu dan bapaknya pake helm tetapi
anaknya tidak” Jelasnya.
Adapun Ibu Rini lebih banyak menjelaskan tentang
perkembangan fisik anak dimana otak anak mulai berkembang sejak masa prakontraksi didalam perut, dan akan
terus berkembang ketikia ia lahir. “Perkembangan otak, begitu anak lahir
otaknya sudah ada, sel otaknya ada 100 milyar tetapi belum bersahabat masih
terpisah. Dengan respon stimulasi dari lingkungan maka sel-sel tersebut akan
saling berhubungan. Kelahiran 3 tahun sebagai masa emas, dimana terjadi
pertumbuhan otak paling cepat dan mudah. Karena anak akan belajar berbicara,
berpikir, merlakukan gerakan kompleks, membangun hubungan” jelasnya
Dalam sessi pertanyaan, Ibu Indah dari Jakarta
Timur bertanya tentang hubungan program pemerintah PAUD terpadu, yaitu bagaimana
cara pengajuan pendiriannya dan apakah ada dukungan dari pemerintah?. Bapak
Muhammad menjawab bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada lembaga untuk
mendapatkan bantuan, misalnya tingkat pembangunan PAUD Terpadu yang bisa
dilakukan ditingkat kecamatan. “Caranya dapat dilakukan dengan mengajukan
proposal dan bisa diakses di situs kemendiknas program PAUD” katanya.
Peserta yang lain bertanya tentang bagaimana kiat
dan solusi pengajaran terhadap anak yang mempunyai kebutuhan khusus dalam hal
ini autis?. Ibu Sri Wulan menjelaskan, untuk menangani anak autis yang
mempunyai kebutuhan khusus, kita harus menerima, memang tidak mudah untuk
menanganinya dengan terapi yang baik. Anak autis itu hidup di dunianya sendiri
sehingga ketika kita bicara pada anak itu tidak ada timbal balik. Sampai saat ini
masih diteliti, banyak penyebabnya salah satunya karena salah makan, terlalu
banyak mengkonsumsi gula sejenisnya.
Ibu Rini menambahkan tentang PAUD inklusi yaitu
fisik dan emosional. Hanya orang yang mempunyai keahlian khusus atau psikiater
yang bisa mengetahuinya anak itu autis atau bukan. Yang bisa bilang ia anak
autis, aktif atau syndrome itu mereka bukan kita. RSUD punya budget untuk
anak-anak yang berkebutuhan khusus, jika anak miskin maka ada JAMKESMAS.
“Untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus yaitu dengan
mengoptimalkan keterbatasannya, jadi saya sarankan jangan mengatakan anak itu
berkebutuhan khusus sebelum melihat atau ada hasil dari diagnosanya”tegasnya.
Jakarta- Pemerintah berjanji mengkaji lembar kerja siswa di sekolah-sekolah. Kasus terakhir adalah adanya materi muatan lokal ”Bang Maman dari Kali Pasir”, yang mengenalkan istilah istri simpanan kepada anak kelas II SD.
Selama ini, LKS tak melalui evaluasi pemerintah. ”Materi- materi, seperti perselingkuhan dan kekerasan, tak seharusnya disampaikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar. Buku-buku yang diterbitkan harus melalui evaluasi pemerintah, lalu diberi rekomendasi layak atau tidak layak sebagai buku pengayaan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, Jumat (13/4).
Kini, pemerintah sedang menyelidiki kasus muatan lokal itu. ”Kami akan koordinasi dengan dinas, semata-mata karena bisnis atau apa? Harus bertanggung jawab,” kata Nuh.
Kemarin, guru dan orangtua siswa juga mendesak pemerintah mengkaji kembali kurikulum serta standar kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran, khususnya di SD. Banyak materi buku ajar yang tak mendidik, seperti kekerasan, seks, dan kekuasaan.
”Bahan ajar dan buku teks di semua jenjang pendidikan harus dikaji lagi,” ujar Sekretaris Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti didampingi orangtua siswa di kantor Indonesia Corruption Watch.
Heru Narsono, orangtua siswa, mengatakan, ada cerita tentang Rosim pada buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta untuk SD kelas III. ”Rosim ditusuk- tusuk pakai konde oleh majikannya, Nyonya Van der Plog. Tangannya juga diikat sobekan kain yang dibasahi minyak tanah dan dibakar. Rosim berteriak kesakitan dan Nyonya Van der Plog tertawa. Masak materi seperti ini yang dibaca anak,” katanya.
Ada juga cerita Juragan Boing yang intinya tentang keinginan beristri dua. ”Anak saya jadi tanya, apa orang Betawi seperti itu? Sering kawin dan suka berkelahi,” kata Heru.
Penelitian Institute for Education Reform Universitas Paramadina tahun 2008 terhadap sampel buku Pendidikan Agama, IPS, IPA, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan untuk kelas I dan V SD menyimpulkan, mutu buku teks SD rendah.
Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan mengatakan, penentuan kajian bahan muatan lokal, antara lain, harus memperhatikan perkembangan siswa, tak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan, serta tak bertentangan dengan nilai agama dan luhur bangsa. ”Kenyataannya, tak sesuai dengan itu,” ujarnya. (LUK)
sumber: kompas
Chief Eksekutif Officer (CEO) PT ECI Honardy Boentario mengemukakan pendidikan anak usia dini sangat penting, sebab 20 atau 30 tahun ke depan, industri batubara dan masa depan bangsa ini ada di pundak mereka. Dengan memberi pendidikan karakter sejak dini, berarti telah ikut mempersiapkan generasi-generasi mendatang yang lebih andal.
Ia menjelaskan sasaran utama pendidikan karakter tersebut adalah para orangtua murid dan guru PAUD. Orangtua dan guru harus paham pendidikan karakter, setelah itu baru bisa mengajar atau mendidik anak-anak.
"Kami sudah mulai menyusun kurikulum pendidikan karakter dan akan terus disempurnakan. Bangsa ini bukan hanya harus memiliki ketahanan energi, tetapi juga ketahanan moral yang dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” kata Honardy di Jakarta, Kamis (29/3).
Honardy menjelaskan sebelum menjalankan program pendidikan tersebut, PT ECI sudah terlebih dahulu mengambil kebijakan mempekerjakan tenaga lokal untuk operasional perusahaannya. Menurutnya, sebanyak 90 persen tenaga kerjanya adalah masyarakat lokal baik yang berpendidikan maupun tidak.
"Saya ini pengusaha batubara. Tapi nilai strategis batubara harus dapat dirasakan juga oleh masyarakat lokal melalui ketersediaan lapangan kerja, peningkatan sarana sosial, infrastruktur, layanan kesehatan dan kualitas pendidikan. Prinsip saya, pengusaha jangan makan sendiri. Masyarakat harus merasakan kemakmuran seperti pada negara-negara penghasil energi," ujarnya.
"Kami bukan meninabobokan mereka dengan berbagai insentif sosial, melainkan memberdayakan mereka, melalui peningkatan kualitas SDM agar industri pertambangan dapat ditangani oleh putra-putri daerah. Adalah tanggung jawab semua pengusaha tambang untuk melatih dan mendidik tenaga lokal menjadi ahli di bidang pertambangan. Masyarakat jangan hanya menjadi penonton di tengah meningkatnya trend energi batubara," tambahnya.
Penulis: SP/ Robertus Wardi/ Arsito
sumber: berita satu dot com
Pemerintah mencanangkan kalau pendidikan harus merata di semua lapisan masyarakat. Karenanya, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar visi itu bisa terwujud. Untuk menjangkau daerah-daerah jauh dari pusat pelayanan pendidikan pemerintah mendirikan sarana sekolah dan kelompok-kelompok belajar marginal, dari kota hingga ke desa.
Laporan DESRIANDI CANDRA, Pekanbaru
DATA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Riau, saat ini ada sekitar 77 kelompok belajar (Pokjar) marjinal. Dari jumlah itu, jumlah kelompok belajar anak marginal paling banyak ada di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang mencapai 18 kelompok belajar, sementara yang paling sedikit ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan satu Pokjar.
Keberadaan Pokjar marjinal ini, tidak hanya ada di daerah yang jauh dari perkotaan. Buktinya, di Kota Pekanbaru tercatat lima Pokjar marjinal. Namun, kebanyakan karakteristik peserta didiknya berasal dari anak keluarga miskin dan putus sekolah.
‘’Tapi tidak semua daerah di Provinsi Riau yang memiliki Pokjar marjinal ini seperti di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai,’’ ungkap Kepala Disdikbud Riau Drs HM Wardan MP melalui Kabid Prasekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, H Hadimiharja SPd MP, ketika berbincang dengan Riau Pos, Senin (13/3) lalu.
Menurut dia, jumlah peserta didik Pokjar marjinal di Riau mencapai 1.500 orang. Jumlah paling banyak ada di jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 1.196 orang. Sementara SMP 304 orang. Jumlah ini berkurang dibandingkan tahun 2010 mencapai 1.700 orang dan masih sama dengan tahun 2011 lalu. Jumlah tersebut, masih terbilang banyak dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya 1.301 siswa.
Untuk memberikan pendidikan pada peserta didik anak-anak Pokjar marjinal, Disdikbud Riau memiliki 210 orang guru honor. Satu kelompok belajar idealnya terdiri dari dua orang guru. Kedua guru inilah yang akan berbagi mengajar di semua mata pelajaran. ‘’Tak heran kinerja para guru lebih menantang,’’ ungkapnya.
Ironisnya, tambah dia dari 210 orang guru tersebut masih banyak yang latar belakang pendidikannya belum memadai. Baru sekitar 50-an guru yang ditugaskan mendidik Pokjar marjinal ini yang telah menuntaskan pendidikan S1-nya, selebihnya masih berpendidikan Diploma dan SMA.
Untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik, maka Disdik Riau setiap tahun melakukan pembinaan melalui kegiatan penataran dan workshop pembelajaran.
Meskipun marjinal, Hadimiharja mengatakan kalau kurikulum yang digunakan sama dengan anak-anak sekolah formal lainnya. Mereka belajar setiap hari dan mengikuti ujian nasional bersamaan dengan sekolah formal lainnya.
Namun terkadang proses belajar mengajar harus memperhatikan situasi dan kondisi keseharian. Karena ada beberapa sekolah yang sulit dijangkau apabila turun hujan. Karena lokasinya mencapai puluhan kilometer dan medan jalan menuju lokasi yang sulit.
Persentase Kelulusan Tinggi
Meski dengan serba terbatas, output dari kelompok Pokjar marjinal ini ternyata cukup baik. Setidaknya dari hasil ujian nasional beberapa tahun ini, persentase kelulusan siswa sekolah marjinal cukup tinggi. Untuk tingkat SD, kelulusan mencapai 100 persen, SMP 90 persen. ‘’Persentase kelulusan ini, berasal dari laporan pemerintah kabupaten/kota pada Disdikbud Riau,’’ ujarnya.
Tahun 2012, Disdik Riau telah menganggarkan kurang lebih Rp2.748.585.000, anggaran ini turun jika dibandingkan tahun 2011 mencapai Rp3.750.000.000 untuk biaya kelompok belajar marginal. Dana tersebut di antaranya untuk membantu biaya peningkatan pendidikan guru, honor guru, honor pengelola tingkat kecamatan, kabupaten dan sekolah induk.
Kalau pun terbilang eksis, bukan berarti pelaksanaan program kelompok marjinal tidak mengalami kendala. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kelompok belajar marjinal terkendala dengan ketidakberdayaan ekonomi peserta didiknya. Disamping itu, tidak semua anak di daerah tersebut dibebaskan mengikuti pendidikan, ada juga orangtua yang menganggap pendidikan kurang penting.
‘’Karenanya, Disdik Riau merasa perlu menggencarkan sosialisasi pentingnya pendidikan,’’ ungkapnya lagi.
Kendala lain kondisi geografis daerah Pokjar marjinal yang sulit dijangkau. Dengan kondisi ini, guru terkadang terlambat untuk mengajar bahkan terkadang guru tidak bisa mengajar, karena lokasi sekolah yang sulit dijangkau.
Menjawab tentang apa sasaran sekolah marjinal? Hadimiharja menjelaskan, setidaknya sekolah ini pada kelompok anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang belum bersekolah dan atau yang putus sekolah disebabkan kemiskinan, kantong-kantong pemukiman penduduk yang sulit terjangkau oleh akses pendidikan dan media informasi disebabkan geografis daerah berdomisili.
Sistem belajar anak-anak sekolah marjinal mengikuti jam belajar sistem pendidikan nasional, belajar dilakukan sesuai kelompok belajar, pengelompokan dilakukan berdasarkan umur, kemampuan belajar. ‘’Proses belajar dilakukan sesuai dengan beban belajar dan kelender pendidikan,’’ tuturnya.
Proses pembelajaran dibimbing guru yang disebut guru huni, proses belajar diarahkan pada proses belajar mandiri, evaluasi belajar dilakukan di kelompok belajar guru huni, serta UN dilaksanakan disekolah induk.(gem)
sumber: riau pos
Bukti itu dapat berupa prestasi dan kegiatan yang telah dicapai serta dilaksanakan di sekolah. Ya, seperti yang dilakukan SMA 3 Semarang, Kamis (5/4), dengan menggelar ekpose dan kampanye pendidikan karakter di sekolah.
Di sana para siswa memamerkan berbagai macam karya, penelitian, prestasi, dan hasil kegiatan selama dua tahun terakhir ini kepada tamu yang hadir. Apa yang dipamerkan bersinggungan dengan implementasi pendidikan karakter selama ini di sekolah RSBI itu.
Misalnya, penelitian siswa yang berhasil meraih medali perak di ajang ISPO 2012 mengenai ”Pasta Gigi dari Cangkang Kerang”, penelitian ”Sensor Banjir Landasan Pacu Efektif dan Ramah Lingkungan” yang berhasil menjadi juara hingga tingkat internasional, hingga karya ilmiah siswa tentang penelitian ”Peptin Daun Jambu dan Biji Durian untuk Menyerap Logam Berat pada Air Limbah” dan ”Pendirian Koperasi Anak Jalanan”.
Sejumlah kegiatan yang terselenggara juga didokumentasikan dan dipamerkan melalui foto-foto di dinding berdampingan dengan piala penghargaan lainnya. Dalam kegiatan itu sekolah juga mengundang pakar pendidikan Prof Eko Budihardjo untuk memberikan paparan tentang pendidikan karakter. Di depan para kepala SMA dan siswa anggota OSIS se-Kota Semarang, mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini menyampaikan penerapan pendidikan karakter di sekolah itu jangan berprinsip ”Jarkoni” alias isa ajar tapi ora isa nglakoni (bisa mengajari, tapi tidak bisa menjalankan-Red).
”Karena itu, keteladanan adalah suatu hal yang penting dilakukan guru, di samping kita harus membuka mata dengan melakukan inovasi, berimajinasi, mencari inspirasi, dan informasi secara terus-menerus,” katanya.
Kepala SMA 3 Semarang Hari Waluyo mengatakan, hasil prestasi dan kegiatan yang dipamerkan merupakan wujud dari pembinaan karakter di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter sudah diterapkan. (Anggun Puspita-37)
sumber: suara merdeka
On the occasion of Global Action Week from 22-28 April 2012, UNESCO Bangkok, ARNEC, ASPBAE and UNICEF EAPRO invite you to send photos or drawings on: “What is a good early childhood?” by 15 April 2012. This year’s Global Action Week runs under the theme of “ECCE” touching on the most critical period in human development.
We hope this contest will inspire you to reflect on the early years – for adults to share their early memories of childhood and for children to share their perspectives and aspirations. [for more information]
SOLO--Jumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Solo masih kurang mengingat pertumbuhhan jumlah layanan pendidikan ini meningkat signifikan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Kelompok Kerja PAUD- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Solo, Galuh Murya Widiawati. Dia mengungkapkan jumlah guru PAUD masih kurang sehingga lulusan dari kursus yang digelar di SKB langsung terserap di lapangan. Permintaan guru PAUD tak hanya dari Solo namun juga dari luar kota. Boleh dibilang peningkatan permintaannya hingga 100%.
“Permintaan guru PAUD sangat tinggi lantaran banyak lembaga pendidikan yang membutuhkan tenaga pendidik dengan kompetensi pendidikan anak usia dini,” jelas dia saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (28/1/2012).
Diungkapkan Galuh, lulusan pendidikan kursus PAUD yang digelar selama enam bulan ini hanya bisa menampung sekitar 42 peserta Hal ini tidak sebanding dengan permintaan sekolah yang membutuhkan guru lebih dari itu. Galuh mengatakan minat masyarakat untuk pendidikan PAUD cukup tinggi sehingga sejumlah peserta kursus pendidikan pada tahap mendatang jumlahnya tak sedikit.
“Banyak juga yang sudah inden tempat, mengingat kebutuhan guru masih kurang,” jelasnya.
Galuh mengungkapkan beragam keterampilan dasar yang harus dikuasai pendidik PAUD di antaranya pengetahuan di bidang pendidikan anak, etika, cipta lagu, tari dan penguasaan kurikulum PAUD. Dia mengungkapkan pendidikan yang diberikan pada anak usia dini memang lebih merangsang daya kreatif serta mengolah kemampuan motorik, sehingga seorang guru harus aktif.
(JIBI/SOLOPOS/Dina Ananti Sawitri Setyani)
sumber: solopos
SEMARANG- Wagub Dra Hj Rustriningsih MSi mengingatkan kepada orang tua untuk tidak membiarkan anak-anaknya dikendalikan berbagai acara televisi. Pasalnya, tidak semua acara TV berdampak positif bagi anak-anak. Yang pasti, banyak waktu mereka tersita untuk menonton televisi.
”Lagi pula anak-anak belum bisa membedakan mana tontonan dan mana tuntunan. Padahal, berbagai acara di televisi betul-betul bisa memengaruhi karakter anak. Dalam beberapa kejadian, anak bahkan lebih manut pada TV daripada orang tua atau guru,” kata Rustriningsih saat menjadi pembicara tunggal pada seminar bertema ”Dengan Mengenal Pendidikan Karakter Bangsa Lebih Dini Akan Memperkuat Jiwa Nasionalisme yang Agamis” di Hotel Patra Semarang, Sabtu (28/1).
 |
| image: wolipon |
Kegiatan tersebut digelar Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Eks Karesidenan Semarang, diikuti 2.500 peserta. Hadir dan memberikan sambutan pada kesempatan itu Wali Kota Soemarmo HS, Dr Nur Abadi MPd dari Kanwil Kemenag Jateng, dan Ketua PW IGRA Dra Hj Andi Sri Sutinah MSi.
Mengkhawatirkan
Menurut Rustriningsih, tayangan televisi sekarang banyak yang mengkhawatirkan bagi perkembangan dan pendidikan anak. Tanpa disadari, karakter dan nilai-nilai luhur bangsa banyak terkikis oleh acara layar kaca. Misalnya, sebagian anak sekarang makan dan minum sambil berdiri, karena pengaruh televisi.
Di sisi lain, tidak mungkin orang tua atau guru mensterilkan anak dari acara televisi. Karena itu, gerakan imunisasi mental dari pengaruh buruk TV perlu dilakukan bersama-sama. Caranya antara lain dengan memberikan pendampingan pada anak saat menonton televisi.
”Jangan biarkan anak-anak kita menonton televisi sendirian. Dampingi mereka selama menonton TV. Jangan biarkan anak-anak kita dikendalikan acara televisi. Berikan arahan dan penjelasan tentang acara yang ditonton. Dengan cara ini anak dapat mengambil pelajaran dari tayangan layar kaca,” tuturnya.
Dr Nur Abadi dari Kanwil Kemenag Jateng mengatakan, keberadaan guru RA sangat penting bagi pembentukan karakter anak, karena pada usia dini anak cenderung meniru perilaku orang di sekitarnya, terutama guru dan orang tua. Ke depan, Kanwil Kemenag bertekad membangun madrasah dan RA yang unggul dan berkarakter. (D10-37)
sumber: Suara Merdeka
