::New Indonesia::

Zaman modern di Eropa abad XVIII tak lekas memunculkan kesadaran tentang konsep anak-anak. Revolusi mesin cetak dengan risiko peruntuhan otoritas pengetahuan elitis dan kemungkinan sebaran gagasan secara masif belum bergerak ke ranah kepentingan anak-anak. Pengetahuan publik luput memikirkan dunia anak-anak kendati diacukan pada teologi atau tradisi. Konsep anak-anak pun masih jauh dari struktur ilmu pengetahuan modern, politik, kebijakan pendidikan.

Konsep anak-anak baru muncul di abad XIX dengan penerbitan sekian buku cerita anak-anak. Cerita itu bermuatan pengajaran agama, fantasi petualangan, dan artikulasi nilai-nilai tradisi dalam struktur modern. Buku atau kultur literasi cetak dijadikan sebagai penyulut konstruksi dunia anak-anak. Kriteria-kriteria ditentukan untuk membuat definisi anak-anak dalam hal umur, bakat, kebutuhan, dan perlindungan. Literasi anak tumbuh sebagai tanda dari perhatian Barat atas anak-anak.

Keterlambatan itu fatal kendati tergantikan dengan proyek ambisius di Prancis, Inggris, dan Jerman untuk menjadikan literasi (sastra) anak sebagai penopang progresivitas peradaban modern. Persaingan produksi literasi anak disokong oleh kebijakan politik dan strategi kultural atas nama pamrih pembentukan identitas, karakter, dan nasionalisme. Negara memerlukan sebaran dan afirmasi nilai dalam literasi anak demi utopia pemartabatan diri di arus modernitas.

Martabat ditentukan sastra anak dan model pembuatan sistem ilmu pengetahuan berbasis anak. Gerakan selebrasi literasi sastra anak mengalir melalui pelbagai agen: keluarga, gereja, sekolah, penerbitan, perpustakaan, komunitas. Negeri-negeri itu besar berkat penguatan fondasi kultural dan identitas diri melalui literasi anak.

Sejarah

Bagaimana kebermaknaan sastra anak di Indonesia? Episode-episode sejarah perlu diajukan kembali untuk mencari pasang surut literasi anak dalam kegenitan politik dan keamburadulan strategi kultural. Christantiowati (1993) dalamBacaan Anak Indonesia Tempoe Doeloe: Kajian Pendahuluan Periode 1908-1945 mengungkapkan bahwa bacaan anak di Indonesia cenderung mengutamakan pengajaran moral dan agama. Produksi bacaan tercetak ini menandai dari kemodernan untuk memberi perhatian terhadap dunia anak-anak. Bahan cerita diambil dari kitab suci, cerita-cerita terjemahan dari luar negeri, dan cerita-cerita lokal. Buku sebagai bentuk berkah revolusi mesin cetak dari Barat memungkinkan anak-anak di Hindia Belanda sejak abad XIX bisa ikut menikmati cerita-cerita terjemahan:Robinson Crusoe (Daniel Defoe) dan Mengelilingi Boemi dalam 80 Hari Lamanja (Jules Verne). Riris K Toha Sarumpaet (2010) menganggap ilustrasi historis itu membuktikan pertumbuhan literasi anak di Indonesia seiring dengan pertumbuhan literasi di Eropa dan Amerika.

Peran pemerintah kolonial ikut menentukan corak pertumbuhan literasi anak. Pembentukan sekolah-sekolah modern dengan kiblat Barat juga memicu produksi buku pelajaran dan bahan bacaan dalam bayang-bayang kolonialistik. Penerbitan Balai Pustaka menjadi corong politik literasi bagi anak-anak sebagai benih-benih penentu nasib bangsa. Jejak panjang kolonialistik bisa ditelisik melalui jenis-jenis terbitan buku bacaan anak-anak keluaran Balai Pustaka dengan bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Batak, dan Madura. Keberadaan taman pustaka atau perpustakaan di pelbagai desa dan kota juga ikut membesarkan sastra anak pada 1930-an.

Buku Bab Woelangan Ndongeng ing Volkschool (1941) karangan M Crijns adalah contoh signifikansi sastra anak dalam lingkungan pendidikan (sekolah). Buku ini memberi uraian impresif tentang makna mendongeng untuk serapan ilmu pengetahuan, pengajaran moral, suluh perilaku, dan konstruksi karakter-identitas. Sekolah-sekolah dalam politik kolonial masa itu cenderung memberi jatah besar dalam pelajaran mendongeng atau penyediaan bahasan bacaan cerita anak-anak. Model pendidikan ini memberi pengaruh besar bagi kelahiran para intelektual, sarjana, atau pengarang di Indonesia. Mereka lahir dan tumbuh dalam kultur membaca, menulis, menyimak, dan bicara dengan bingkai sastra.

Petaka

Warisan pendidikan kolonial itu masih terasakan dalam penyediaan bacaan di sekolah rendah atau sekolah rakyat pada akhir tahun 1940-an sampai 1960-an. Kita bisa membaca ulang buku Tjenderawasih: Kitab Batjaan untuk Sekolah Rendah (1949) susunan K ST Pamoentjak dan MJ Hakim, Tjahaja: Kitab Batjaan untuk Sekolah Rakjat(1951) karangan Johan van Hulzen, Jitno dan Jatni: Buku Batjaan Sekolah Rendah (1953) karangan M Sofion, Si Djarot: Lajang Watjan kanggo Sekolah Rakjat (1956) susunan NJ S Wojowasito dan NJ Srimoerjam, dan Sekar Mekar: Lajang Watjan ing Sekolah Rakjat (1959) karangan R Ng Reksoprodjo. Semua buku itu mengajarkan pelbagai hal dengan medium cerita, puisi, percakapan, teka-teki. Imajinasi dan nalar anak diajak bergerak dengan misi pembelajaran. Bacaan memberi refleksi atas pengalaman hidup keseharian.

Musim semi untuk anak-anak di sekolah masa lalu telah tergantikan dengan buku-buku pelajaran berat tapi melarat imajinasi. Sastra kentara tersingkirkan dalam model pembelajaran di SD, SMP, dan SMA. Buku-buku pelajaran Bahasa Indonesia mutakhir justru “menghinakan” alias “menepikan” sastra: tradisi dan modern. Pilihan materi puisi di buku pelajaran sudah tergantikan dengan lirik-lirik lagu dari Dewa 19, Padi, Peterpan, atau Katon Bagaskara. Murid semakin dijauhkan dengan manifestasi sastra karena alasan mendekatkan anak dengan dunia pop alias kontekstualisasi picisan. Lirik-lirik lagu pop dianggap akrab pada diri anak-anak.

Dongeng-dongeng anak tergantikan dengan materi-materi mutakhir ala sinetron dan program anak-anak di televisi. Ironi ini bukti ketidaksanggupan negara mengurusi ketersediaan bahan bacaan dan buku pelajaran untuk anak-anak. Petaka dari pengabaian atas literasi anak adalah kebangkrutan karakter dan biasa identitas. Isu merevitalisasi pendidikan karakter adalah bukti “kepicikan” dalam memajukan dunia pendidikan dan aplikasi strategi kultural berbasis literasi.

Zaman kolonial dan praktik pendidikan pada masa Orde Lama adalah pembelajaran terang untuk menengok dosa-dosa dalam mengorupsi, mengabsenkan, dan menelantarkan dunia anak-anak dalam urusan bacaan. Zaman sekarang adalah zaman berat. Literasi anak menjadi keterpencilan identitas dan rujukan karakter keindonesiaan. Selebrasi literasi telah berganti rezim hiburan dan imperatif rasionalistik demi meladeni “abad kecemasan”. Begitu.

Oleh: Bandung Mawardi, Pengelola Jagat Abjad Solo

Sumber: Solo Pos, 23 Juli 2012

Repost: Civil Society Organization initiative Education for All (CSOiEFA)

CSOiEFA,Jakarta-Melalui Kongres Anak Indonesia XI pada tanggal 9-14 Juli 2012 di Batam, lalu, ada 8 butir pandangan anak Indonesia. Ini dia suara mereka.

Pembacaan hasil kongres dilakukan oleh Delegasi Anak Indonesia, I Gede Reza di kantor Komnas Perlindungan Anak di Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin, (23/7/2012).

Berikut 8 butir pandangan anak tersebut:

1. Kami anak Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja dimasukan dalam kurikulum pendidikan serta meningkatkan pengawasan terhada pornografi.

2. Kami anak Indonesia meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan, menyediakan program wajib belajar 12 tahun secara gratis agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa diskriminasi.

3. Kami anak Indonesia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemerataan fasilitas. Sarana dan prasarana (listrik, transportasi, komunikasi) khususnya di daerah terisolir agar anak-anak yang terisolir dapat berinteraksi dengan teman-temannya yang berada di daerah lain.

4. Kami anak Indonesia memohon kepada pemerintah untuk membangkitkan kembali permainan tradisional dan edukatif Indonesia, serta mengawasi secara ketat pengaksesan game online dan siaran media elektronik yang tidak layak untuk anak.

5. Kami anak Indonesia memohon kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap segala bentuk peredaran narkotika, psikotropika, miras dan zat adiktif lainnya, termasuk rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

6. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah menyediakan layanan internet gratis khusus untuk anak-anak (mobil internet, rumah internet, user ID khusus anak) agar anak-anak di seluruh Indonesia saling terhubung.

7. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah dan masyarakat turut mendukung terpenuhinya hak partisipasi anak tanpa diskriminasi.

8. Kami anak Indonesia memohon agar pemerintah menindaklanjuti dan mengimplementasikan Suara Anak Indonesia dalam pengambilan kebikakan terkait anak.

"Setidaknya dari delapan butir suara anak indonesia yang dibacakan tadi pemerintah dapat mengimplementasikan, beberapa butir, sehingga acara hari anak dari tahun ke tahun dapat berjalan continous," ujar Gede.

Seharusnya Hari Anak Nasional diperingati hari ini. Namun karena padatnya jadwal presiden, perayaan tahun ini pun ditunda hingga September 2012. Hal ini disayangkan Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait.

(edo/mad)

Sumber: Detik, 23 Juli 2012

Repost: Civil Society Organization initiative Education for All (CSOiEFA)

CSOiEFA, BOGOR - Indonesia masih kekurangan sebanyak 15.000 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memenuhi target angka partisipasi kasar PAUD pada 2014 sebesar 75 persen, demikian dikatakan Dirjen PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi, Minggu.

"APK PAUD baru mencapai 34 persen, sehingga perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut. Karena itu, Kami terus mendorong pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota untuk mempercepat pengembangan lembaga PAUD sehingga tiap desa satu PAUD," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat menyampaikan pemaparan dalam Forum Wartawan pendidikan di Bogor, Minggu (17/6/2012).

Lebih lanjut dikatakannya layanan pendidikan anak usia dini berusia 0-6 tahun, saat ini baru mampu menjangkau sebanyak 15 juta anak usia dini dari jumlah 30 juta anak. "Setengah lainnya belum bisa mengakses pendidikan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Ia mengatakan tidak mudah untuk mencapai target angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini 75 persen pada 2014, karena membutuhkan sarana dan prasarana memadai bagi pendidikan anak usia dini. Permasalahan guru PAUD juga menjadi kendala tersendiri.

"Guru PAUD yang sudah S1 saat ini belum banyak. Sementara pengasuh untuk tempat penitipan anak dan pembimbing di kelompok bermain umumnya hanya berijazah SMA. Padahal untuk pengasuh dan pembimbing harus ditambah dengan pendidikan PAUD tingkat dasar minimal," tuturnya.

Ditjen PAUDNI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru TK dan tenaga kependidikan PAUDNI dengan memberikan perhatian khusus kepada PTK PAUDNI yang mengabdikan diri di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).

Reni mengatakan saat ini daya dukung APBN terhadap peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan bagi seluruh guru TK di Indonesia.

Namun, bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi, pemerintah menjamin akan memenuhi hak mereka. Hingga Januari 2012, guru TK yang berhak mendapat tunjangan profesi berjumlah 10.602 orang. Sedangkan dalam DIPA Ditjen PAUDNI 2012 baru tersedia anggaran untuk 8.728 orang (82 persen).

Selain itu, pemerintah memiliki kepedulian untuk menargetkan satu desa satu PAUD, maka pada 2014 mendatang target pembangunan satu PAUD diharapkan tercapai. Untuk itu, Kemdikbud akan mendorong pemda mengembangkan lembaga PAUDNI pada tahun 2012 ini melalui alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 triliun.

Dikatakannya, pihaknya akan mengusulkan ke DPR agar tahun depan diberikan alokasi tambahan anggaran dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 7 triliun. Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat untuk membangun PAUD di seluruh desa.

Ia menyatakan rasa optimistis, jika anggaran mencapai Rp 7 triliun, maka 15.000 PAUD sampai tahun 2014 bakal terbangun. "Jadi pada tahun 2013 akan dibangun 7.500 unit dan jumlah yang sama akan dibangun pada 2014," katanya.

Setiap unit PAUD bakal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 35 juta yang digunakan untuk pengadaan gedung dan sumber daya manusia. Alokasi dana bagi para pengajar PAUD dan taman kanak-kanak (TK) masih banyak yang belum sesuai standar, tambahnya.

Reni mengatakan, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab guru semata maka orangtua juga perlu mendapatkan materi tentang PAUD ini. Ditjen PAUDNI pun berupaya dan akan mengeluarkan prrogram pendidikan untuk keluarga. Pendidikan keluarga ini meliputi pendidikan pra nikah, ibu hamil dan pendidikan untuk orangtua.

"Pendidikan keluarga ini sedang di godok di dapurnya PAUDNI yaitu di Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal," tambah Reni.

sumber: Antara

Repost: CSOiEFA

CSOiEFA, JAKARTA - Aktivis Koalisi Pendidikan, Febri Hendri mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima sejumlah aduan tentang permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2012-2013. 

Aduan itu berasal dari beberapa daerah di Indonesia dan umumnya terkait masalah pembiayaan. "Ada sejumlah laporan yang kami terima, dan masih terus kami dalami," kata Febri kepada Kompas.com, Rabu (20/6/2012), di Jakarta. 

Dia menjelaskan, laporan mengenai masalah pembiayaan terjadi di sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Inernasional (RSBI). Baik pada jenjang SD, SMP, ataupun SMA. 

"Khusus di sekolah RSBI, ada laporan soal pembiayaan di semua jenjang," ujarnya. 

Sedangkan untuk sekolah reguler, Febri mengungkapkan rata-rata permasalahan terjadi pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal itu terjadi karena banyak masyarakat miskin yang tidak mampu menyertakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat masuk ke sebuah sekolah. 

"Banyak orang miskin yang tidak memiliki akta, dan itu juga menjadi masalah," ucapnya. 

Meski demikian, peneliti senior Indonesia Corruption Watch ini masih enggan membeberkan secara mendetail mengenai semua laporan yang diterima. 

Alasannya, ia bersama tim dari koalisi pendidikan masih terus melakukan verifikasi untuk mendalami permasalahan yang terjadi dalam proses PPDB. 

"Saat ini belum bisa kami sampaikan secara detail. Karena masih kami dalami, jika benar terbukti, minggu depan akan kita beberkan," pungkasnya.

sumber: KOmpas

REpost: CSOiEFA

CSOiEFA, JAKARTA- Mahalnya biaya pendidikan, yang diawali dengan tingginya pungutan masuk sekolah, masih menjadi masalah banyak orangtua. Jangankan mengakses pendidikan berkualitas, masuk ke sekolah reguler saja masih banyak yang merasa tidak sanggup.

Meski pemerintah sudah berjanji menggratiskan biaya pendidikan, nyatanya cukup banyak sekolah yang menarik pungutan dari orangtua.

Peneliti Indonesia Corruprion Watch (ICW), Siti Juliantari mengatakan, berdasarkan pemantauan ICW sampai bulan Juni ini, masih ada banyak sekolah yang menetapkan biaya masuk berkedok sumbangan yang diwajibkan pada setiap orangtua siswa.

"Sebuah SD RSBI di daerah Kebun Jeruk Jakarta menetapkan sumbangan yang wajib dibayar sebesar Rp 5 juta dan iuran rutin bulanan Rp 300 ribu. Padahal penyelenggaraan pendidikan dasar sudah digratiskan oleh pemerintah," kata Tari, saat ditemui Kompas.com di Jakarta, Kamis (21/6/2012).

Aktivis Koalisi Pendidikan ini menjelaskan, adanya pungutan dan sumbangan yang bersifat dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jelas bertentangan dengan Pasal 52 poin (h) PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa "pungutan satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan peserta didik".

"Bentuk riil dari pelanggaran ini adalah adanya form isian pendaftaran siswa baru yang mewajibkan pencantuman jumlah sumbangan yang mampu dibayar oleh orangtua murid," ujarnya.

Khusus untuk di wilayah DKI Jakarta, sekolah reguler tidak menarik pungutan saat PPDB, tetapi justru dilakukan setelah para siswa mengikuti proses pembelajaran sekitar 2 bulan di sekolah. Pada saat itu orangtua murid dikumpulkan oleh pihak sekolah dan kemudian diminta membayar sejumlah uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

"Meski terkesan tidak menarik pungutan saat PPDB, akan tetapi kebijakan dan praktek sekolah non RSBI di DKI Jakarta sama saja dengan sekolah yang menarik pungutan pada saat PSB," pungkasnya.

sumber: kompas

Respost: CSOiEFA

JAKARTA--MICOM: Layanan pendidikan anak usia dini baru mampu menjangkau 15 juta anak usia dini dari 30 juta anak, kata Dirjen PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi. 

Sudah kesekian kalinya kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap tanggal 2 Mei. Sejuta asa digantungkan demi adanya perbaikan dalam ranah pendidikan ini. Memang, segudang persoalan selalu menghantui perjalanan konsep pendidikan, mulai dari kurikulum yang sering bongkar pasang, sampai pada gonjang-ganjing penetapan ujian nasional (UN) sebagai standarisasi kelulusan sekaligus barometer pendidikan nasional, masih menuai perdebatan panjang yang melibatkan hampir semua pihak.

Melihat persoalan itu, ada baiknya diingat kembali ungkapan Tan Malaka ketika mencoba untuk merumuskan konsep pendidikan yang cocok bagi rakyat pribumi ketika itu. Dalam tulisannya, Tan Malaka berpendapat bahwa konsep pendidikan yang cocok untuk Indonesia adalah sistem pendidikan yang sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri, bukan "membebek" kepada bangsa asing.

Sepakat ataupun tidak, ungkapan Tan Malaka tersebut tampaknya ada benarnya. Buktinya, sampai sekarang bangsa Indonesia masih merumuskan konsep pendidikan yang selalu mengikuti kepentingan kelompok dan golongan, tidak lagi melihat kebutuhan masyarakat. Lihat saja, sarana dan prasarana pendidikan yang secara umum masih memprihatinkan kurang mendapat perhatian maksimal. Banyak gedung sekolah tidak layak pakai, dan mutu pendidikan di sekolah-sekolah pun masih belum bisa diharapkan sepenuhnya. Kesenjangan mutu sekolah begitu tinggi. Di sati pihak, ada sekolah-sekolah cukup bermutu. Namun, banyak pula sekolah dengan mutu masih memprihatinkan.

Seolah-olah pendidikan sekarang ini lebih mengutamakan kepentingan, bukan lagi berpegang kepada ideologi dasarnya mencerdaskan bangsa. Jelas, hal ini sangat berbeda dengan konsep pendidikan yang telah digagas oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara.

Disadari atau tidak, dunia pendidikan kita telah mengalami pergeseran fungsi. Indikatornya, seperti seringnya terjadi gonta-ganti kurikulum terkait mata pelajaran tertentu, tanpa adanya pematangan satu konsep. Seolah-olah pendidikan sebagai pergulatan ideologi untuk memuaskan kepentingan kelompok tertentu, sekaligus menjawab persoalan-persoalah yang kebetulan sedang marak di tengah masyarakat.

Ketika reformasi bergulir dan otonomi daerah mendapatkan bentuknya, orang berebut untuk berbicara tentang perlunya budaya lokal dengan memasukkan beberapa pelajaran muatan lokal. Ketika tawuran antar-pelajar makin marak, pemerintah merasa perlu memasukkan kembali pelajaran budi pekerti ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Seiring maraknya pelecehan hak asasi manusia (HAM), lembaga pendidikan bekerja sama dengan suatu lembaga tertentu buru-buru memasukkan pelajaran berbasis HAM.

Persoalan yang timbul, apakah pendidikan memang harus melayani kepentingan-kepentingan teknis, seiring dengan merebaknya isu yang berkembang di tengah hiruk-pikuk perpolitikan bangsa?

Ajang Politisasi?

Dunia pendidikan seharusnya merupakan aktus liberasi atau misi profetis untuk mengembalikan manusia pada posisinya sebagai pengambil keputusan untuk dirinya dalam kehidupan. Untuk tujuan itu, di samping transfer pengetahuan sekolahan yang bersifat tematik ada proses transformasi lain yang tak kalah - bahkan mungkin lebih penting diberikan kepada peserta didik - adalah transformasi pengetahuan formal atau pandangan dunia yang bersifat general. Karena, dengan pengetahuan formal inilah peserta didik bisa mencari dan memutuskan sendiri status ontologis dan etis segala sesuatu.

Dunia pendidikan mestinya merupakan sebuah ruang yang memiliki otonomi relatif dalam menjalankan transformasi liberatif. Otonomi relatif maksudnya pendidikan itu tidak seharusnya diperhambakan kepada kepentingan di luar dirinya, seperti kepentingan politik, ekonomi, kebudayaan atau sosial. Namun, bukan juga berarti peserta didik harus terlepas sepenuhnya dari berbagai kepentingan itu meskipun kehidupan berjalan di atasnya.

Agaknya, hubungan yang ideal antara kedua variabel ini adalah pendidikan berada di luar kepentingan namun dalam jarak yang relatif saja, dan bukan jarak absolut. Sehingga, di samping bisa memberikan kontribusi pa-da kepentingan-kepentingan, terlebih yang lebih penting lagi karena ia bisa mengkritisi dari luar.

Tidak bisa dipungkiri, jika berkaca kepada sistem pendidikan yang masih menemui jurang kelam, seolah-olah pendidikan telah dijadikan ajang politisasi bagi para pejabat, sekaligus pendidikan telah dijadikan media untuk melakukan transfer ideologi kelas dominan.

Perlu ditegaskan lagi bahwa, tidak selamanya ideologisasi itu menghegemoni. Pada aras praksis-teknis pun, ia bisa bekerja. Bahkan, proses ideologisasi itu akan berlangsung lebih tajam pada aras teknis karena sebagaimana halnya teknologi, seringkali diterima begitu saja dan diluputkan dari proses pemeriksaan kritis.

Semakin kuatnya pandangan tentang pendidikan sebagai sarana transformasi sosial, media perebutan kapital simbolik dan instrumen rekayasa sosial, membuat kita semakin cemas tentang nasib semangat liberasi pendidikan. Selamanya instrumentalisasi akan berdiri berseberangan dengan liberasi. Kita akan segera dihadapkan pada pilihan, transformasi atau liberasi.

Perjalanan panjang dunia pendidikan membuktikan bahwa fungsi liberasinya seringkali tergencet oleh kepentingan transformasi. Mungkin sekarang inilah saatnya untuk kembali membawa masuk cita-cita liberasi ke dalam pendidikan kita. ***

Oleh, Elfa Yenti. Penulis adalah Direktur Lembaga Indonesia Sejahtera,

Aman dan Damai (Israd) Pekanbaru, Riau

sumber: suara karya online

JAKARTA, (PRLM).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tema “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia” dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2012. Puncak peringatan Hardiknas 2012 sendiri diperkirakan akan dipadu dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang rencananya dipusatkan di Istora Senayan Jakarta.

KBR68H - Usia dini adalah periode emas memupuk dan mempraktikan nilai-nilai dasar. Pendidikan anak usia dini yang komprehensif dan berkualitas dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikomotorik, kognitif, sosial dan emosional anak. Termasuk kemampuan berbahasa dan kemampuan membaca sejak dini. Namun sayang di Indonesia pendidikan usia dini belum dianggap penting.

Buktinya Indonesia baru mencapai 34% dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini dari target 75% yang harus dicapai pada 2015. Ini artinya masih terdapat 21 juta anak usia dini yang belum terlayani pendidikan.

Koordinator Nasional CSOiEFA (Civil Society Organizations in Education for All) Titik Hartini mengatakan berbagai elemen belum paham soal pentingnya pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini adalah proses pembelajaran baik dari dalam keluarga hingga lingkungan. “Pemerintah dan berbagai kalangan harus kita dorong,” ujar Titik Hartini. Periode anak usia dini mencakup umur 0-8 tahun. Usia itu bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur khusus. 0-3 tahun, 3-5 tahun (tahun-tahun sebelum sekolah dasar), dan 6 - 8 tahun (masa-masa awal dari sekolah dasar). Di antara kelompok itu usia 0-3 tahun adalah yang paling sering terabaikan.

Kendala Pendidikan Anak Usia Dini

Di Indonesia pendidikan usia dini makin menjamur. Pendidikan usia dini kebanyakan diinisiasi oleh masyarakat bukan pemerintah. Inipula sebabnya Pendidikan Usia Dini (PAUD) belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. “Belum memiliki standar kurikulum yang sama untuk setiap PAUD di berbagai daerah. Termasuk gurunya ,” terang Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini.

Sementara catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan perlindungan anak dalam hal pendidikan belum menjadi arus utama di dalam kebijakan pemerintah. Baik di pusat maupun di daerah. “Ini hanya menempel saja dengan program lain. Perencanaan tidak dari awal. Hasil akhirnya pun tak jelas,” ujar Anggota KPAI Maria Advianti. Padahal hak anak untuk mengakses pendidikan di jamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. “Negara, pemerintah, orangtua, semua pihak harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pendidikan anak, di dalamnya juga termasuk pendidikan usia dini,” tegas Maria Advianti.

Berbagai elemen masyarakat di pusat dan daerah hanya paham perlindungan terhadap anak hanya sebatas melindungi mereka dari kekerasan. Padahal terjaminnya hak pendidikan bagi anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak. “Mereka tak paham bahwa perlindungan anak termasuk di dalamnya; kesempatan belajar yang sama, tumbuh kembang, hak bersuara, berpartisipasi, berkreasi,” sebut Maria Advianti. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah belum mengarus utamakan pendidikan usia dini lewat berbagai kebijakan dan programnya. “Itu akibatnya,” sebut Maria Advianti.

Dimulai Dari Keluarga

Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini mengatakan pendidikan usia dini bukan hanya sekolah di luar keluarga. Namun yang terpenting adalah pendidikan dan pembelajaran di dalam keluarga itu sendiri. “Tentu PAUD memberikan kontribusi luar bisa dalam membentuk anak-anak dari dini. Tetapi jangan lupa pendidikan di dalam keluarga juga penting,” tutur Titik Hartini. Kata Titik, orangtua bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak mereka. Tentunya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. “Menghargai mereka bermain, mengenalkan jenis-jenis permainan, mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang, membangun solidaritas dengan anak lainnya,” ujar Titik Hartini. Cara-cara macam itu sangat membantu anak-anak untuk mengenyam pendidikan ke tahap berikutnya. “Menyelaraskan masa kecil mereka ke level belajar berikutnya,” tukas Titik Hatini.

Dorong Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini

Pengalokasiaan anggaran jadi hal penting. Pasalnya bila dana tersedia, perencanaan dan program yang digulirkan pemerintah bisa berjalan maksimal. “Harus ada alokasi khusus buat Pendidikan Usia Dini. Alokasi anggaran 20% pendidikan di APBN habis buat bayar gaji guru,” sebut Koordinator Nasional CSOiEFA Titik Hartini. Dalam pelaksanaannya Pendidikan Usia Dini kata Titik Hartini, ada empat pilar penting yang menjadi landasan kuat. Pertama, memulai pendidikan usia dini sejak awal yaitu 0-3 tahun. Kedua adalah menyediakan peluang baru bagi penemuan dan pembelajaran usia 3-6 tahun. Dalam hal ini memastikan akses pendidikan anak-anak usia dini sebelum memasuki sekolah formal. Ketiga adalah memastikan lingkungan sekolah lebih ramah, apresiatif dan inklusif. Termasuk di dalamnya tenaga pendidik. “Guru mempunyai kapasitas yang baik dalam mengajar. Tak semua anak sama. Pengajarannya pun berbeda,” terang Titik Hartini.

Pilar yang terakhir adalah bagaimana pengembangan kebijakan pendidikan anak usia dini menjadi satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional. Cara terbaik adalah memulai dari sesuatu yang kita mampu. Semua pihak pun harus berbenah kaitanya dengan layanan Pendidikan Anak Usia Dini. “Pemerintah buatlah standarisasi baik kurikulum maupun gurunya. Masyarakat jangan pernah berhenti mendirikan taman-taman bermain,” saran Bekas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Khofifah Indar Parawangsa. Dengan begitu Pendidikan Usia Dini bisa terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Mari ubah budaya yang menjadikan anak sebagai penanggung beban keluarga. Ada prioritas lain yang lebih penting. Pendidikan Usia Dini. “Pendidikan sedari dini. Bukan penanggung beban keluaraga. Kecil-kecil di suruh bekerja,” tegas Anggota KPAI Maria Advianti.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Civil Society Organization initiative Education for All (CSOiEFA)

Global Action Week: 22-28 April 2012

Asia-Pacific Regional Joint Statement

Download Joint Statement in Pdf Format

Every child has the right to survival and development and this right begins at birth. On the occasion of the Global Action Week, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC), Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE), Save the Children and UNICEF East Asia and Pacific Regional Office are calling upon all governments and society as a whole to commit to and invest in early childhood care and education and ensure that the most vulnerable and disadvantaged children are given particular attention.

Early experiences influence the developing brain and lay the foundation for life. From the prenatal period through the first years of life, the brain undergoes its most rapid development and a child’s early experiences determine how well the brain matures and whether its architecture is sturdy or fragile. A child’s early years will influence not only how a child grows but also how the rest of childhood, adolescence and adult life will unfold. Positive early experiences provide a foundation for sturdy brain architecture and a broad range of skills and learning capacities. Chronic, unrelenting stress or adversity in early childhood, caused by extreme poverty, repeated abuse or severe maternal depression, can lead to lifelong problems and compromised developmental trajectory.

Stable, loving relationships are essential for healthy growth and development. Children develop in an environment of relationships that begin in the home and include siblings, extended family members, early care and education providers, and members of the community. Numerous studies have demonstrated that when children experience secure and responsive relationships and supportive environments as early in life as possible, they grow up protected from the damaging effects of stress and adversity that many of them are exposed to. In fact, the family environment of young children is a major predictor of cognitive and socio-emotional abilities, as well as of a variety of lifelong outcomes such as crime and health. Furthermore, father involvement from the start helps translate to positive child development outcomes, as well as addresses gender equality in education issues.

Early childhood care and education programmes secure an equal start to all children and prevent the consequences of early adversity. ECCE programmes play a key role in ensuring an equal right to development and education for all children by tackling the barriers and inequity at the start. Early childhood education is not only about academic competencies – opportunities for play and exploration and non-academic skills, such as social relationships, are just as critical to consider. Research has shown that children who participate in early childhood programmes are ready for school better, enrol in school and complete school on time, plan their families better, earn higher household incomes, become productive adults and educate their own children. Furthermore, vulnerable and highly at-risk populations are consistently shown to benefit the most from high quality, comprehensive ECCE programmes. For these reasons, early childhood care and education yields the greatest investment returns than any other levels of education and training. Early intervention does pay off in the long run.

The World Declaration on Education for All (Jomtien, 1990) makes clear that "learning begins at birth" and highlights the importance of the first years of a child’s life in determining future educational achievement and developmental outcomes. This message was reinforced again in the World Education Forum in Dakar when the international community came together in 2000 to reaffirm their commitment to meet the 6 Education for All goals by 2015. The first goal being: "expanding and improving comprehensive early childhood care and education, especially for the most vulnerable and disadvantaged children".

The Asia-Pacific region is diverse in geography, religion, political systems, ethnicity and language, and it includes countries with widely varying levels of economic development. Pre-primary enrolment rates vary from as low as 1% in Bhutan to 57% in Malaysia to as high as 99% in Thailand. Reports from this region indicate that while progress has been made in the expansion and improvement of early childhood care and education, much still needs to be done to decrease under-5 mortality rates, reduce stunting, provide services for children under-3, increase equitable access to quality early learning programmes, and ensure smooth transitions to primary school.

Regional surveys have repeatedly found that lack of multi-sectoral coordination continues to be a major barrier for providing comprehensive early childhood care and education in the Asia-Pacific region. In many countries, health, nutrition, social protection and education are often considered responsibilities of different, independent ministries/agencies, despite the research evidence that integrated and holistic services combining health, nutrition and stimulation yield greater benefits for children than health or nutrition alone. It is therefore imperative to communicate broadly the need for holistic early childhood programmes. Expanding coverage to ECCE programmes promotes not only the development of young children but also the education of poor adolescent girls who can attend school instead of taking care of young siblings at home. Finally, promoting functional literacy of women will have a tremendous impact on mothers’ roles in early childhood care and the value they will place on pre-primary experience for their little children.

There should be no compromise on providing the highest quality of early childhood services to families and children, especially to poor and disadvantaged communities. This joint statement calls on all countries to pay closer attention to and invest in early childhood, by providing quality care and education to every young child, so that strong foundations are created even before birth. If we truly believe in lifelong learning for all, we cannot do any less.

Sgd.:

_____________________________________________________________

Unit 14 Casal Bldg., No. 15 Anonas St.

Project 3, Brgy. Quirino 3-A, Quezon City 1102, Philippines

Tel/Fax +632 911 8903

Mobile +63 917 8888 422

Email: raqcastle@gmail.com

Website: www.aspbae.org

Main office: c/o MAAPL 9/F Eucharistic Congress Bldg 3

5 Convent St, Colaba, Mumbai - 400 039 India

Tel +91 22 2202 1391/ 2281 6853

Global Campaign for Education